Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Selain di Batam, Krisis Listrik di Wilayah Kepri lainya Makin Mengkwatirkan
Oleh : Surya
Senin | 30-03-2015 | 15:06 WIB
Haripinto-yes3.jpg Honda-Batam
Senator Haripinto Tanuwidjaja, Anggota Komite IV DPD RI asal Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Krisis listrik yang berkepanjangan di beberapa daerah Kepulauan Riau (Kepri), kecuali Kota Batam dirasakan makin mengkhawatirkan seperti di di Pancur dan Senayang, Kabupaten Lingga.

Haripinto Tanuwidjaja, Anggota Komite IV DPD RI dalam Laporan Kegiatan di Daerah Anggota DPD  Provinsi Kepri pada 19 Pebruari-22 Maret 2015 yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2014/2015 beberapa hari lalu, mengatakan, listrik di Lingga hanya tersedia maksimal 12 jam saja dalam sehari. Di desa-desa lainnya listrik bahkan hanya tersedia 3-4 jam saja.

Keterbatasan akses listrik yang sudah berlangsung sekian lama ini, menurutnya, membawa dampak sangat besar bagi hajat hidup masyarakat.

"Kita sulit untuk berbicara lebih lanjut mengenai apa yang bisa dikembangkan di Kepri jika infrastruktur listrik yang menjadi prasayarat kebutuhan dasar saja sulit terpenuhi.  Untuk itu kami berharap pemerintah pusat menempatkan program peningkatan rasio elektrifikasi di Kepulauan Riau sebagai prioritas utama dalam APBN," katanya.

Haripimto menilai, selain masalah ketersedian listrik, di Kepri juga keterbatasan persoalan akses dan ketersediaan air bersih yang hingga kini juga belum ada solusi yang konkret untuk mengatasinya.

"Persoalan akses dan ketersediaan air bersih di Kepri juga cukup mendesak untuk diatasi. Diperlukan pembangunan waduk-waduk dengan kapasitas besar serta instalasi pengolahan air yang lebih modern. Pemerintah daerah jelas tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan tersebut tanpa dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.," katanya.

Ia menambahkan, persoalan klasik di Kepri yang hingga kini juga belum dapat teratasi adalah tentang lambannya realisasi/penyerapan APBN.  Meski APBN 2015 telah disahkan lebih dari satu bulan yang lalu, namun pelaksanaannya masih banyak terkendala masalah administrasi.

"Dari beberapa laporan yang kami terima, pihak pemerintah daerah hingga kini belum dapat memulai tahapan realisasi program-program kegiatan APBN di daerah karena masih menunggu rampungnya proses administratif di Jakarta. Sementara tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan di daerah (terutama proyek-proyek fisik) nantinya juga akan cukup memakan waktu, terlebih di Kepri yang kondisi geografisnya cukup sulit dijangkau," kata Anggota Komite IV DPD RI.

Editor : Surya