BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Kepulauan Riau (Kepri) ternyata menyulitkan para guru  dalam mengaplikasikan sistim penilaian yang ada dalam kurikulum ini 2013, terutama begitu banyaknya lembaran isian yang harus dikerjakan guru. 

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hardi Selamat Hood mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 siswa tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan akademiknya saja. Tapi ada 4 Kompetensi Inti (KI) yang harus dimasukkan dalam penilaian dan itu harus dibuat dalam bentuk narasi deskriftif, keempat Kompetensi Inti itu meliputi sikap spiritual, sikap social, pengetahuan dan keterampilan.

"Seorang kepala sekolah mengatakan, mereka harus membeli 25 rim kertas untuk lembar penilaian bagi 1400 muridnya. Seorang guru lainnya juga menjelaskan dengan system penilian ini, rata-rata satu murid dapat menghabiskan 40-50 lembar kertas, ini belum termasuk lembar penilaian untuk raport," kata Hardi dalam Laporan Kegiatan di Daerah Anggota DPD  Provinsi Kepri pada 19 Pebruari-22 Maret 2015 yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2014/2015 beberapa hari lalu.

Menurut Hardi, kebingungan juga disebabkan minimnya pelatihan tantang system evaluasi ini. pengisian Narasi deskriftif menjadi beban yang sangat berat dirasakan untuk guru khususnya bagi Guru yang sekolah negeri yang memiliki jumlah murid yang lebih banyak.

"Upaya dari kementerian pusat menyediakan software perangkat lunak evaluasi juga dirasakan tidak banyak membantu, sebab selain tidak diikuti dengan pelatihan, tidak semua guru memahami pengatahuan komputer dengan baik.  Bahkan di derah pulau yang tidak tersedia jaringan listrik, mereka tidak dapat menggunakan computer dan internet," katanya.

Senator asal Kepulauan Riau (Kepri) mengatakan, kebingungan penilaian ini juga melanda Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang biasanya menyelenggara paket C atau ujian persamaan lainya, sebab Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas pendidikan tempat mereka bernaung juga masih kebingungan dengn system penilaian ini.

"Padahal para peserta paket C rata-rata pekerja hanya memerlukan ijazah untuk menunjang pekerjaan mereka tanpa mementingkan aspek kenilaian Kompetensi Inti (KI) tadi," katanya.

Buku paket
Hardi juga menyoroti soal pendistribusian buku paket pegangan siswa dan guru untuk memperlanjar pelaksanaan Kurikulum 2013, ternyata juga terkendala persoalan teknis dan non teknis.

'Untuk menutupi kekurangan itu. Kota batam Batam misalnya, menganggarkan tidak kurang dari Rp 7 miliar untuk pencetakan Buku Paket yang diambil dari APBD tahun 2014. Karena itu, kendati menteri pendidikan RI membuat kebijakan menghentikan menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013, Pemerintah Kota Batam tetap berencana melanjutkannya," katanya.

Di Kabupaten Lingga, misalnya, pendistribusian buku paket untuk SMP sudah sampai di dinas Pendidkan, namun terdapat kendala pada pendistribusian ke sekolah sebab sebab pihak penyedia buku belum memberikan data sekolah ke Dinas, sementara untuk buku SD mereka masih menggunakan foto copy.

"Keterlambatan buku tiba di sekolah tentu saja menyebabkan masalah tersendiri bagi para guru.  Sebab guru kurang memiliki waktu untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum menyelenggarakan proses pembelajaran,"tandas Ketua Komite I DPD RI ini.

Editor : Surya