BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Djasarmen Purba mengatakan, perguruan tinggi perlu menggunakan studi kasus dalam mengajarkan wawasan kebangsaan dalam mata kuliah yang diajarkan, terkait Pancasila dan Kewiraan.

Hal itu disampaikan Djasarmen menanggapi Martin Ginting, Anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Batam dalam Kegiatan Sosialisasi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika, Anggota MPR RI Djasarmen Purba di Wisma PGIW Provinsi Kepri di Batam pada 20 Pebruari 2015 lalu.

Dalam kegiatan yang diiukti oleh 150 Anggota GMKI tersebut, Martin Ginting menanyakan, mengenai penggunaan berbagai mata kuliah yang terkait kebangsaan seperti Pancasila dan Kewiraan hanya dilakukan secara online perkualihannya di berbagai kampus di Batam.

Menanggapi hal itu, Djasarmen mengatakan, aturan dasarnya menyebutkan bahwa mata kuliah dasar yang berkaitan dengan kebangsaan seperti Kewiraan dan Pancasila justru harus dilakukan secara interktif, partisipatif  dan menggunakan metode studi kasus.

"Mahasiswa dengan dosen maupun antar mahasiswa  itu sendiri. Karena yang lebih ditekankan adalah aspek apeksi dan psikomotorik mahasiswa dalam menyerap materi perkuliahan dasar," kata Djasarmen Purba.

Djasarmen mengusulkan perlu pengawasan mengenai hal ini  dinas pendidikan tinggi sebagai pejabat terkait dan berwenang untuk melakukan pengawasan, serta penindakan terhadap instansi petunguruan tinggi yang bersangkutan.
 
Sementara mengenai pertanyaan Iwan Simbolon, Anggota GMKI lainnya, yang menanakan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh generasi muda dalam menghadapi AFTA atau MEA 2015 ?

Djasarmen mengatakan, AFTA dan MEA adalah bentuk pasar bebas di kawasan Asia saja. Yakni bebas informasi, investasi, keuangan dan tenaga kerja.

"Dalam bidang tenaga kerja maka angkatan kerja muda kita diharapkan agar dapat membekali diri melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi baik secara linear maupun non-linier," katanya.

Anggota DPD RI asal Kepri ini berharap dengan sertifikasi ini bisa bertaraf domestik dan internasional.  "Hanya dengan memiliki sertfikasi, khususnya taraf internasional, pekerja lokal dapat sejajar dan bersaing dengan tenaga kerja Asing," katanya.

Edutor: Surya