Verifikasi 33 Titik Kampung Tua di Batam Belum Selesai

Verifikasi 33 Titik Kampung Tua di Batam Belum Selesai

Oleh : Hadli

Rabu | 25-03-2015 | 10:10 WIB

Tugu kampung tua di Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Rukun Khasanah Warisan Batam (RKWB) H Machmur Ismail mengatakan verifikasi 33 titik kampung tua di Batam belum selesai sepenuhnya hingga Maret 2015 ini.

"Belum, verifikasi lahan kampung tua belum selesai sepenuhnya. Tinggal selangkah dua langkah lagi," katanya saat dihubungi BATAMTODAY.COM, Rabu (25/3/2015).

Saat penentuan batas wilayah di 33 titik kampung tua masing-masing kelurahan di 9 dari 12 kecamatan di Batam rampung diukur dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, selanjutnya Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pengelola lahan di Batam harus sepenuhnya menyerahkan ke Pemerintah Kota Batam.

"Saat pengukuran selesai semua, prosesnya harus BP Batam menyerahkan ke Pemko Batam. Selanjutnya Pemko Batam menyerahkan langsung kepada pemilik lahan di lampung tua yang sudah ditentukan melalui proses pengukuran yang dilakukan tim bersama terdiri dari BP Batam, Pemko Batam dan RKWB," jelasnya.

Hasil pengukuran keseluruhan kampung tua, RKWB memberikan rekomendasi kepada Pemko Batam untuk selanjutnya diserahkan ke masing-masing nama masyarakat yang terdaftar sebagai pemilik lahan di kampung tua.

"Status kampung tua prinsipnya sama legalitasnya dengan kampung-kampung lain di Tanah Air," paparnya.

Dalam waktu dekat ini, menurut Machmur Ismail, RKWB bersama Pemko Batam, BP Batam serta masyarakat kampung tua akan kembali duduk bersama untuk melakukan pembahasan lanjutan. "Nanti dalam waktu dekat kita akan bermusyawarah kembali," tuturnya.

Sebelumnya, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, untuk UWTO lahan kampung tua, Pemko akan meminta kepada BP Batam menyurati Menteri Keuangan agar membebaskan UWTO lahan kampung tua tersebut. (Baca: Selesai Diverifikasi, 18 Lahan Kampung Tua di Batam Segera Diserahkan kepada Warga)

"Saya kira UWTO sangat mahal. Jadi nanti saya akan meminta kepada BP Batam agar menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Keuangan," jelas Dahlan.

Editor: Dodo