Soal Keramba Apung di Pangkil, DKP Kepri Tuding Anggota DPRD Bintan Asal Omong

Soal Keramba Apung di Pangkil, DKP Kepri Tuding Anggota DPRD Bintan Asal Omong

Oleh : Charles Sitompul

Senin | 23-03-2015 | 13:46 WIB

Keramba apung bantuan untuk nelayan di Desa Pangkil.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pernyataan anggota DPRD Bintan, Andreas Salim alias Ayong yang menyebut bantuan keramba apung pembudidayaan ikan laut bagi nelayan di Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan mubazir mendapat kecaman dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri.

Kepala DKP Kepri, Raja Ariza menyatakan Ayong asal omong tanpa mengetahui letak permasalahannya. "Kalau dikatakan tidak berguna, kok dari lima kelompok di sana menghasilkan ikan 13-15 ton kerapu dan bawal bintang pada 2014 lalu," kata Raja Ariza kepada BATAMTODAY.COM, Senin (23/3/2015).

Menurut Raja Ariza, Kabupaten Bintan dianggap Provinsi Kepri tidak concern dan komitmen dalam pelaksanan program peningkatan produksi ikan budidaya, karena sesuai dengan program yang direncanakan sebelumnya, DKP Provinsi Kepri yang menyediakan bantuan keramba, Kabupaten Bintan sedianya menyediakan bibit dan pakan.

"Namun kenyataannya, selain keramba, DKP juga yang menyediakan bibit dan pakan. Jadi, belum termanfaatkanya keramba apung itu, karena nelayan belum menerima bibit dan pakan ikannya," ujar Ariza.

Belum termanfaatkannya keramba apung di Pangkil itu, justru alokasi dana pengadaan bibit dan pakan bantuan ke nelayan, baru dianggarkan dalam APBD 2015 dan pada bulan Maret 2013 ini baru diadakan pelelangannya.

"Karena alokasi dana bantuan pengadaan bibit dan pakan tidak ada dari kabupaten lah makanya keramba itu sempat terbengkalai, dan terpaksa pada tahun berikutnya, alokasi dana nibit dan pakan kita adakan, dan anggota Dewan itu harusnya tahu akan hal itu, hingga tidak asal bunyi," ujarnya lagi.

Raja Ariza menegaskan, pada 2014 DKP Kepri mengadakan bantuan keramba apung untuk budidaya ikan laut pada lima kelompok yang terdiri dari 50 kantong pada nelayan budidaya di Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan.

Bantuan itu, merupakan tindak lanjut pemberiaan bantuan dari tahun 2012-2013, yang dinilai dari pemberian bantuan awal, nelayan Pangkil berhasil memproduksi 12-13 ton ikan budidaya.

"Saat ini, untuk pengadaan bibit dan pakan ikan masih kembali kita adakan, yang nantinya akan diadakan dari Balai Benih Ikan (BBI) DKP Kepri di Pengujan," ujarnya.

â€ŽSebelumnya, anggota DPRD Bintan Andreas Salim alias Ayong, mengatakan, bantuan keramba untuk pembudidayaan ikan laut dari Pemerintah provinsi Kepri kepada nelayan Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan, pada 2014 lalu, dinilai mubazir dan tak bermanfaat. (Baca: Wah, Keramba Bantuan Pemprov Kepri untuk Nelayan Pangkil Hanya Jadi Tempat Bermain Anak)

Sejak bantuan tersebut diserahkan oleh Pemprov Kepri, keramba ikan memang tidak pernah digunakan sebagaimana layaknya oleh nelayan. Akibatnya, bantuan keramba itu hanya mangkrak di pesisir Pangkil.

"Kalau dilihat konstruksinya, keramba bantuan itu sangat bagus karena bahannya hampir keseluruhan terbuat dari fiber. Sayangnya bantuan itu justru tidak dimanfaatkan oleh para nelayan sehingga keberadaanya terkesan hanya sebatas tontonan," papar Andreas Salim alias Ayong, anggota DPRD Kabupaten Bintan, kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (20/3/2015).

Ayong menyebutkan, keramba mewah yang tidak dimanfaatkan oleh nelayan itu terungkap setelah anggota DPRD Bintan melakukan kunjungan kerja ke desa tersebut.

"Kita tanya kepada nelayan kenapa keramba bantuan tersebut tidak dimanfaatkan. Meeka mengatakan keramba tersebut hanya sekadar jadi tempat bermain anak-anak dan bukan dibuat untuk budi daya ikan laut sebagaimana mestinya dan tujuan dari bantuan diserahkan," terangnya.

Ayong menilai, keramba yang sudah menghabis anggaran hingga ratusan juta rupiah tersebut sangat disayangkan jika hanya jadi onggokan sampah dan tontonan masyarakat tanpa memberikan manfaat untuk meningkatkan ekonomi nelayan. Seharusnya, kata dia, sebelum memberikan bantuan, dinas terkait melakukan kroscek terlebih dahulu, apakah bantuan tersebut memang benar-benar akan memberikan manfaat atau tidak.

"Terutama cocok atau tidaknya bantuan yang akan diberikan. Bukan asal proyek berjalan tanpa melihat dampak dari pemberian bantuan. Karena terbukti bantuan yang ada ini justru hanya menghabiskan anggaran negara," tambahnya.

Editor: Dodo