BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Bantuan keramba untuk pembudidayaan ikan laut dari Pemerintah provinsi Kepri kepada nelayan Desa Pangkil, Kecamatan Telukbintan, pada 2014 lalu, dinilai mubazir dan tak bermanfaat. Sejak bantuan tersebut diserahkan oleh Pemprov Kepri, keramba ikan memang tidak pernah digunakan sebagaimana layaknya oleh nelayan. Akibatnya, bantuan keramba itu hanya mangkrak di pesisir Pangkil.

"Kalau dilihat konstruksinya, keramba bantuan itu sangat bagus karena bahannya hampir keseluruhan terbuat dari fiber. Sayangnya bantuan itu justru tidak dimanfaatkan oleh para nelayan sehingga keberadaanya terkesan hanya sebatas tontonan," papar Andreas Salim alias Ayong, anggota DPRD Kabupaten Bintan, kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (20/3/2015).

Ayong menyebutkan, keramba mewah yang tidak dimanfaatkan oleh nelayan itu terungkap setelah anggota DPRD Bintan melakukan kunjungan kerja ke desa tersebut.

"Kita tanya kepada nelayan kenapa keramba bantuan tersebut tidak dimanfaatkan. Meeka mengatakan keramba tersebut hanya sekadar jadi tempat bermain anak-anak dan bukan dibuat untuk budi daya ikan laut sebagaimana mestinya dan tujuan dari bantuan diserahkan," terangnya.

Ayong menilai, keramba yang sudah menghabis anggaran hingga ratusan juta rupiah tersebut sangat disayangkan jika hanya jadi onggokan sampah dan tontonan masyarakat tanpa memberikan manfaat untuk meningkatkan ekonomi nelayan. Seharusnya, kata dia, sebelum memberikan bantuan, dinas terkait melakukan kroscek terlebih dahulu, apakah bantuan tersebut memang benar-benar akan memberikan manfaat atau tidak.

"Terutama cocok atau tidaknya bantuan yang akan diberikan. Bukan asal proyek berjalan tanpa melihat dampak dari pemberian bantuan. Karena terbukti bantuan yang ada ini justru hanya menghabiskan anggaran negara," tambahnya.

Sementara tokoh pemuda Teluksebong, Jumrizal, menyoroti temuan DPRD Bintan itu. Menurutnya, keramba itu merupakan salah satu contoh pemberian bantuan yang hanya menghamburkan uang negara. (Baca juga: Inilah Modus Korupsi Proyek Fisik dan Pengadaan di Dinas Pendidikan Kepri)

"Kalau mau jujur, jelas banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Justru ada juga setelah bantuan diterima, langsung dijual dan ada juga yang menerima bantuan justru berkali-kali. Sebaliknya yang memang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyikapi permasalahan yang terjadi yang hanya menghanbur-hamburkan anggaran," tegasnya. (*)

Editor: Roelan