BATAMTODAY.COM, Natuna - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna menegaskan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) Natuna pada 9 Desember 2015 mendatang, ternyata membutuhkan dana sebesar Rp 24 miliar, bukan Rp 14,2 miliar seperti yang diusulkan oleh KPU Natuna.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna Syamsurizon di Natuna, Selasa (17/3/2015). "Setelah kita hitung-hitung ada pembengkakan butuh dana tambahan, jadi tidak lagi Rp 14, 2 miliar saja, tetapi nilai sudah mencapai Rp 24 miliar," kata Syamsurizon.

Adapun perinciannya, adalah dana yang diajukan KPU Natuna sebesar Rp 14,2 miliar dan Panwaslu Rp 4,5 miliar. Sedangkan untuk dana pengamanan dan Bakesbang dana yang dianggarkan antara Rp 2-3 miliar, serta dana tak terduga lainnya.

"Yang kita bingung adalah anggaran untuk pilkada itu tidak ada, APBD Natuna tahun 2015 tidak cukup akibat berkurangnya dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat. Dana perimbangan Natuna berkurang Rp 360 miliar setelah dipotong diatas 60 persen," katanya.
 
Pemkab Natuna, tegas Syamsurizon, saat ini kesulitan dalam membiayai pelaksanaan Pilkada Natuna, karena kondisi keuangan daerah dan letak geografis Natuna yang berpulau-pulau.  Syamsurizon berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) membantu pendanaan Pilkada Natuna.

"Dengan adanya pemotongan dana perimbangan oleh pusat sebesar 60 persen, maka jangankan untuk membiayai pilkada, membiaya pembangunan saja tidak mungkin, semua akan stagnan. APBD Natuna habis untuk belanja pegawai Rp 550 miliar.

Belum lagi Pemkab Natuna juga harus membayar proyek besar seperti bandara enclave dan pasar modern, sementara kita tidak bisa hutang ke pihak ketiga karena terkendala aturan," katanya. (Baca: Tidak Ada Dana, Pelaksanaan Pilkada Natuna Terancam Gagal)

Sementara itu, Bupati Natuna Ilyas Sabli mengaku sudah mengirimkan pejabat Natuna untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyikapi kendala Natuna dalam menyelenggarakan pilkada. 

"Pemerintah Natuna sudah mengirimkan pejabat ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk berkonsultasi mencari solusi kendala ini, mudah-mudahan ada jalan keluarnya agar Pilkada serentak 2015 ini bisa terlaksana. Intinya Natuna siap melaksanakan amanah ini kalau ada uangnya," kata Ilyas.

Editor: Surya