Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ini Saran Ketua Komite III DPD RI untuk Dunia Pendidikan
Oleh : Gokli
Jum'at | 13-03-2015 | 11:11 WIB
hardi_hood.jpg Honda-Batam
Ketua Komite III DPD RI, Hardi S Hood.

BATAMTODAY.COM, Batam - Mutu pendidikan di kota dan daerah belum sama, bahkan masih ditemukan terjadi kesenjangan. Sehingga, Ujian Nasional (UN) yang diterapkan di semua sekolah tak bisa dijadikan tolak ukur kelulusan siswa.

Ketua Komite III DPD RI, Hardi S Hood menyarankan agar Pemerintah Pusat dan daerah melakukan pembenahan, misalnya dengan cara meng-upgrade kemampuan guru atau tenaga pengajar, serta melengkapi fasilitas penunjang proses belajar mengajar di semua sekolah.

"UN jangan dijadikan tolak ukur kelulusan, karena kemampuan siswa di kota dan daerah seperti di pulau-pulau terluar tak sama. Harusnya UN itu sebagai alat pemetaan kemampuan siswa," kata dia, belum lama ini.

Menyikapi soal terjadinya kesenjangan, kata senator asal Provinsi Kepri itu, Pemeriantah harus membuat standarisasi sekolah dan guru. Hal ini, tambahnya, akan diajukan dalam rapat koodinasi DPD RI bersama Kementerian Pendidikan di Jakarta.

Seperti halnya di Kepri, sambung Hardi, mutu pendidikan antara mainland dan hinterland masih ada perbedaan. Selain kemampuan siswa, pebedaan yang paling mencolok terlihat fasilitas penunjang proses belajar mengajar di sekolah hinterland belum lengkap.

"Dengan UN sebagai alat pemetaan, Pemerintah bisa tahu apa yang harus dibenahi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kedepan pendidikan di kota dan daerah sama," tutupnya.

Editor: Dodo