BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Kepala SMK Negeri 1 Bintan, Wiharjo, mengaku menerima hibah dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada 2014. Namun hibah yang diterima pihak sekolah berupa alat las simulasi dengan teknologi realita tertambahkan dengan anggaran Rp716.400.000.

"Kami menerimanya sudah berbentuk fisik berupa alat las simulasi beserta pelatihan untuk pengoperasian alat tersebut," ujar Wiharjo, kepada BATAMTODAY.COM, Rabu (13/3/2015). (Baca: Lebih dari Rp83 Miliar Anggaran Pengadaan Barang Hibah di Disdik Kepri Ternyata Titipan DPRD)

Alat itu pun sudah digunakan untuk kegiatan siswa SMKN 1. Hanya saja mengenai kualitas barang, Wiharjo mengaku tidak tahu persis. "Kalau untuk mutu dan kulitas apakah sesuai dengan yang ditentukan, kita sama sekali tidak mengetahuinya. Yang jelas kita terima sudah berbentuk fisik barang," terangnya.

Sementara berdasarkan data yang dihimpun, salah satu proyek Dinas Pendidikan Kepulauan Riau adalah pembangunan gedung MAN Pangkil Bintan dengan anggaran Rp893.984.000 dan hibah meubeler untuk sekolah tersebut sebesar Rp83.162.500.

Samsul, salah seorang warga di Pulau Pangkil, mengakui ada pembangunan gedung sekolah di tempatnya. Namun apakah sesuai dengan bestek atau tidak dia juga tidak mengetahuinya.

"Kalau pembangunan memang ada, tetapi kalau kualitas yang dibangun apakah sesuai dengan apa yang diharapkan, kami tak tahu persis. Tetapi alangkah baiknya aparat penegak hukum bisa turun ke lapangan jika ditemukan ada kejanggalan," ujarnya.

Menurutnya, jika memang ada dugaan pemberian bantuan fiktif, aparat penegak hukum memang harus turun ke lapangan. Terutama untuk pembangunan yang ada di Pangkil. Selain pulau ini termasuk terpencil dan sulit dijangkau, banyak warga yang tidak tahu apakah proyek pembangunan tersebut bermasalah atau tidak. (Baca: Ratusan Juta Dana Hibah Disdik Kepri ke SD Swasta Veritas Diduga Fiktif)

Sebagaimana diberita sebelumnya, besarnya alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp400 miliar hingga Rp 500 miliar lebih setiap tahun yang dialokasikan di APBD Provinsi Kepri, diduga menjadi "bancakan" yang dilakukan secara masif dan terkoordinir. (*)

Editor: Roelan