Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Sosialisasi 4 Pilar di Kepri

Masyarakat Kepri Harus Tumbuhkan Nasionalisme sebagai Upaya Menjaga Keutuhan NKRI
Oleh : Hadli
Rabu | 04-03-2015 | 17:20 WIB
Hardi-Hood2.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Anggota DPD-RI Hardi Selamat Hood saat memberikan pemaparan dalam sosialisasi 4 Pilar di Gedung LAM Kota Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) harus menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai bagian dari upaya kolektif menjaga keutuhan NKRI.

Hal itu ditegaskan anggota DPD-RI asal Kepri, Hardi Selamat Hood, saat berbicara di hadapan ratusan audiens dalam acara Sosialisasi 4 Pilar di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, belum lama ini.

"Penting bagi kita untuk menjaga dan menumbuhkan rasa nasionalisme, apalagi daerah daerah kita ini berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Jika rasa nasionalisme ini terjaga dengan baik, saya kira upaya untuk menjaga keutuhan NKRI dapat dilaksanakan secara kolektif, bukan hanya menjadi tugas TNI dan negara saja," papar Ketua Komite III DPD-RI ini.

Ditambahkan, khusus untuk kalangan muda, menanamkan ideologi perlu dilakukan karena pemuda harus menjadi benteng yang kokoh dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Namun, lanjut senator kelahiran Sungai Ungar, Kabupaten Karimun ini, warga Jakarta cenderung mengukur nasionalisme dari ukuran Jakarta, tidak pernah melihat dari perspektif masyarakat perbatasan. Terkadang maksud nasionalisme itu adalah yang menguntungkan Jakarta, tidak peduli dengan nestapa yang dirasakan masyarakat di perbatasan.

"Karena itu, melalui undang-undang perbatasan yang kita sahkan tahun 2010 lalu, ada pendekatan baru yang digunakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan keutuhan NKRI, yakni pendekatan kesejahteraan," jelasnya.

Pendekatan kesejahteraan, sambung Hardi, merupakan tambahan dari pendekatan keamanan dalam menjaga kutuhan NKRI di perbatasan. Jika selama ini TNI yang memainkan peran, namun melaui pendekatan kesejahteraan, masyarakat perbatasan lebih proaktif dalam mengambi peran dan bekerjasama dengan TNI.

"Karena itu, sekarang upaya pemerintah untuk membangun daerah perbatasan lebih meningkat dari sebelumnya. Di APBN tahun 2014, pemerintah sudah mengalokasikan dana kawasan perbatasan Indonesia secara menyeluruh mencapai Rp16,04 triliun, dan koordinasi penanganannya dilakukan oleh 27 kementerian," terang Hardi.

Diharapkan pendekatan kesejahteraan ini dapat meningkatkan roda ekonomi masyarakat perbatasan yang selama ini memang cendrung terabaikan.

Editor: Redaksi