Penduduk di Kepri Paling Banyak Keluhkan Air Bersih dan Listrik

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Haripinto Tanuwidjaja, menyampaikan, percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi di berbagai pulau di daerah Provinsi Kepri butuh perhatian serius dari pemerintah. Selain itu, ketersedian air bersih dan listrik juga banyak dikeluhkan masyarakat.

Hal ini disampaikan Haripinto Tanuwidjaja saat melakukan reses di Provinsi Kepri. Bahkan, lanjutnya, ketersedian air bersih dan listrik masih belum memadai dirasakan hampir semua masyarakat yang tinggal di luar Kota Batam. (Baca: Keluhan Warga Soal Pemadaman Listrik, BPSK Tanjungpinang Dinilai Kurang Proaktif)

"Dari beberapa daerah yang saya kunjungi di Kepri, masyarakat selalu mengeluh soal listrik dan air bersih. Ini kebutuhan mendasar yang butuh perhatian serius dari pemerintah," kata senator asal Kepulauan Riau itu di Batam, Rabu (4/2/2015). (Baca: Aliran ATB Ngadat, Warga di Batuaji Terpaksa Mandi dengan Air Galon)

Di beberbagai desa di daerah Kepulauan Kepri, kata Haripinto, masyarakat masih banyak yang hidup dengan penerangan listrik 12 jam. Ke depan, penerangan listrik itu harus bisa 24 jam, agar masyarakat yang mayoritas nelayan bisa mengembangkan ekonominya dengan membuat pabrik pengelolaan atau industri lain yang pastinya membutuhkan listrik.

Hal lain yang tak kalah pentingnya, sambung Haripinto, pembagunan infrastruktur pelabuhan dan konektivitas transportasi yang belum memadai. Sehingga, pendistribusian berbagai komoditi ke daerah lain selalu terkendala.

"Masalah lain yang dikeluhkan masyarakat itu mengenai lapangan pekerjaan, serta lamanya pengurusan izin penangkapan ikan," ujar dia.

Mantan anggota DPRD Provinsi Kepri itu menambahkan, semua keluhan masyarakat yang disampaikan saat reses akan dibawa ke Rapat Paripurna DPD RI. Ia juga akan berjuang, agar keluhan masyarakat itu mendapat solusi dari pemeriantah pusat.

Menurutnya, di Provinsi Kepri perlu dibangun dam dalam skala besar untuk memenuhi ketersedian air bersih. Bahkan, hal ini sudah dia usulkan dalam rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar dimasukkan untuk rencana program jangka menegah (RPJM) pemerintah Pusat. (*)

Editor: Roelan

---