Proses Distribusi Masih Bermasalah

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Harga beras melambung tak terkendali. Operasi pasar yang dilakukan pemerintah dinilai tidak berdampak terhadap penurunan harga tersebut.

Karena itu, DPR RI meminta agar pemerintah melakukan distribusi beras ke pasar-pasar trandisional dan tegas untuk memberantas kartel atau mafia beras. Sebab, kenaikan harga beras sampai 30 persen itu sudah merupakan ancaman dan pasti menylitkan rakyat.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI, Setya Novanto, pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (27/2/2015). "Kenaikan harga beras ini memang masalahnya ada pada pendistribusian. Maka Presiden harus melakukan pengawasan secara terus-menerus dan mengamputasi dari distribusi yang dilakukan tengkulak-tengkulak untuk langsung ke masyarakat," tegas Wakil Ketua Umum DPP Golkar itu.

Selain itu, kata Setya Novanto, adalah masalah tanam padi di Indonesia yang kurang mendapat perhatian. Karena masalah tanam antara lain yang menyebabkan Indonesia masih mengimpor beras dari negara lain dalam jumlah yang besar.

"Jadi, masalah tanam harus diperhatikan karena situasi sekarang ini kita masih impor. Nah, kita harapkan impor untuk dikurangi secara bertahap sambil menghidupkan kembali sentra pertanian di daerah-daerah agar bisa mengurangi impor," ujarnya.

Khusus indikasi masih adanya mafia beras, Setya Novanto mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus agar mafia itu tidak memainkan harga di pasaran. Karena itu, kartel-kartel itu yang harus diberantas mengingat beras ini merupakan kebutuhan dasar rakyat sekaligus  merupakan kedaulatan pangan bangsa ini.

Sementara itu stok beras di gudang Bulog saat ini hanya 1,4 juta ton dan ini tidak aman untuk mengantisipasi kenaikan harga yang terus melambung. Dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah melakukan operasi pasar ke pasar-pasar tradisional dengan pengawasan yang ketat. (*)

Editor: Roelan