BATAMTODAY.COM, Jakarta -Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyesalkan sikap pemerintah yang tidak memberi akses data alokasi anggaran masing-masing provinsi dalam APBN-P 2015 yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

Sehingga DPD tidak mengetahui beberapa besar alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk membangun daerah, khususnya Kepri. Padahal DPD telah memberikan pertimbangan terhadap APBN-P 2015.

"DPD tidak diberikan akses data per provinsi dari pemerintah, termasuk data Kepri. Data yang diberikan ke DPD tidak rinci provinsi, sifatnya hanya umum saja," kata Haripinto Tanuwidjaja, Anggota Komite IV DPD RI di Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Menurutnya, hal ini perlu dievaluasi karena DPD RI adalah wakil daerah di pusat, sehingga berhak mengetahui rincian anggaran per provinsi guna mengetahui besarnya alokasi anggaran pembangunan di daerah.

"Kita bukannya maun mencari provinsi, tapi sebagai wakil daerah di pusat. Harusnya pemerintah memberikan data-data alokasi per provinsi, yang diberikan umum saja data-data di kementerian dan lembaga. Ini perlu dievaluasi agar daerah bisa memperjuangkan anggaran untuk pembangunan di daerah," katanya.

Pengesahan APBN-P 2015 ini, kata Haripinto, yang antara lain akan disampaikan ke konstituen saat kunjungan reses pada Persidangan III Tahun 2014/2015 yang sudah berjalan sepekan ini.
 
"Jadi saat kunker, selain akan menyerap aspirasi juga akan menyampaikan hasil pembahasan dan pengesahan APBN-P 2015 di Tanjungpinang, Batam, Karimun, Lingga dan Natuna," katanya.

Selain itu, juga akan disampaikan Mou antara DPD RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengawasan perbankan dan lembaga keuangan di daerah. Sebab, banyak perbankan dan lembaga keuangan lebih suka memberikan kredit konsumtif, daripada kredit bagi nelayan, petani dan UMKM.

"Kalau untuk kredit sebaiknya gunakan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Kita harapkan agar Jamkrindo dimanfaatkan secara maksimal, sepengetahuan saya Jamkrindo belum ada di Kepri segerakan usulkan ada cabang di Kepri," katanya.

Pada persidangan sebelumnya, Haripinto menambahkan, telah berhasil aspirasi masalah perijnan budidaya perikanan tangkap yang akhirnya diperpanjang, termasuk juga masalah krisis listrik di Kepri terutama di Natuna.

"Masa sidang lalu, sudah ada dua aspirasi yang langsung ditanggapi pemerintah soal perijinan perikanan tangkap dan masalah listrik. Aspirasi reses ini, mudah-mudahan kita perjuangkan untuk segera dapat tanggapan dari pemerintah. Saya akan terus berikan report (laporan), kinerja saya di DPD," kata Senator Haripinto Tanuwidjaja, Anggota DPD Kepri.

Editor: Surya