BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk gugus tugas (task force) untuk untuk memperbaiki pelayanan di sekitar kepelabuhanan, termasuk memangkas masa sandar kapal  di pelabuhan (dwelling time) yang saat ini antara 7-9 hari menjadi hanya 3-4 hari. Langkah itu diambil setelah Jokowi menerima laporan dari Komisi Ombudsman mengenai buruknya pelayanan di sektor kepelabuhanan.

"Presiden memutuskan untuk segera membentuk task force untuk menyelesaikan dan mengupayakan peningkatan dwelling time kita supaya lebih cepat menjadi 3-4 hari. Kami ditugaskan bersama Ombudsman dan Pelindo I - IV untuk sama-saa bekerja dan melaporkannya dalam waktu tiga bulan," kata Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo, seusai rapat terbatas membahas masalah kepelabuhanan yang dipimpin langsung oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/2/2015) sore.

Menurut Indroyono, yang juga selaku ketua gugus tugas akan mulai melihat kemungkinan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil, baik berkaitan dengan administratif maupun fisiknya di lapangan dan apa saja yang pelu diperbaiki.

Sementara itu Dirut Pelindo II, RJ Lino, mengatakan, secara fisik sebenarnya tidak ada kendala dalam pelayanan di pelabuhan. Hanya saja dalam administrasi dokumen, ada pre-custom clearence, custom clearence, dan post-custom clearence.

Dijelaskan, pre-custom clearance merupakan penyiapan dokumen untuk diserahkan ke Bea dan Cukai, seperti izin impor, standar-standar yang diperlukan seperti untuk safety. "Itu banyak sekali izin-izinnya. Nah, ini tadi dengan diusulkan oleh Presiden, nanti akan ada program besar supaya SK-SK yang duplikat dan berulang-ulang akan dipotong semua," terang Lino seperti dikutip dari laman Sekretaris Kabinet.

Menurut Lino, banyak sekali SK-SK tersebut meskipun kadang-kadang importir yang sudah tiap tahun impornya sama, SK-nya bermacam-macam dan setiap proses diulang terus. "Ini akan dipotong semua. Kalau tanpa dipotong, maka tidak akan bisa. Jadi pemotongan bussines process, kemudian ICT dan NSW dioptimalkan," pungkas Lino.

"Persoalannya itu,  60 persen dari waktu yang tadi disebut Pak Menko ada di pre-custom clearence. Nah, tadi tantangan untuk kita adalah bagaimana supaya dokumen itu bisa diserahkan sebelum kawal masuk ke Indonesia," imbuh Lino.

Ia menyebutkan, kalau diserahkan sebelum kawal masuk itu bisa diturunkan jadi 2,5 hari. "Nah, ini tantangan buat kita. Tapi salah satu masalah besar itu karena national single window (NSW)  itu nggak berfungsi dengan baik, nggak terkoneksi dengan semua kementerian, nggak single window,” jelas Lino. (*)

Editor: Roelan