NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kerangka utama yang mendasari pembentukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Negara kesatuan tersebut terbentuk dari keberagaman budaya dan bahasa yang tersebar dari sabang sampai marauke. Maka sudah selayaknya setiap unsur masyarakat Indonesaia berkumpul dan bersatu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah menyatukan diri dalam bingkai NKRI.

 

Peningkatan kesejahteraan tersebut tentu harus dilakukan tanpa pandang 'bulu', suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Hal ini disebabkan karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, hak dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Hak-hak tersebut pun telah dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi pedoman dan aturan hidup seluruh masyarakat berbangsa dan bernegara.

 

Atas dasar jaminan UUD 1945 tersebutlah, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk terus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang tidak hanya terlintas saat kampanye pilkada, pilleg maupun pilpres. Namun, harus menjadi bukti konkrit atas keberadaanya sebagai negarawan.

 

Tanpa bermaksud mengacuhkan keberadaan daerah-daerah lain di Indonesia, yang tersebar dari sabang sampai marauke. Dengan kekayaan dan ciri khas daerahnya masing-masing. Namun, kiranya daerah yang perlu mendapat perhatian lebih baik oleh masyarakat maupun Pemerintah adalah Tanah Papua.

 

Tanah Papua merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Mulai dari kekayaan masyarakatnya, kebudayaannya hingga Sumber Daya Alamnya. Hal ini tentu patut kita syukuri sebagai kekayaan yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Karena keberadaan Papua bukan hanya menjadi simbol kenusantaraan Indonesia, namun juga menjadi bukti betapa megahnya Indonesia kita. Kelemahan kita menjaga Papua akan menjadi senjata bagi negara lain untuk menghancurkan kenusantaraan Indonesia ini.

 

Namun demikian, kiranya perhatian tersebut tidak hanya berpaku pada Pemerintahan Jokowi-JK semata. Masyarakat Papua juga memiliki andil yang cukup besar dalam merancang, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang dilakukan pemerintah. Rakyat Indonesia di Papua tidak dapat serta merta mengandalkan pemerintah untuk merubah nasibnya sendiri.

 

Para tokoh yang ada harus mengambil peran secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakatnya. Karena bagaimanapun juga yang memahami dan mengerti kebutuhan daerahnya tentu adalah putra daerah itu sendiri. Seperti janji Jokowi saat kampanye terbuka di lapangan Papua Trade Center (PTC), Lapangan Entrop, Abepura, Jayapura, Sabtu (5/4/2014). Jokowi mengatakan, kurangnya pembangunan infrastruktur di Papua adalah salah satu sumber ketertinggalan Papua dari daerah-daerah lain di Tanah Air. Hal itu akan teratasi dengan menghubungkan Papua ke pulau-pulau lainnya di Indonesia.

 

Mengacu hal tersebut, rakyat Papua harus percaya sepenuhnya terhadap kabinet kerja Jokowi, bahwa pemerintahan saat ini akan berhasil mensejahterakan masyarakatnya, baik sejahtera secara ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Selain itu, hal yang harus menjadi perhatian masyarakat adalah masih adanya upaya gerakan separatisme. Di mana gerakan separatisme ini, meski tidak dilakukan secara terbuka, dan dilakukan segelintir pihak dengan motif beragam haruslah tetap menjadi perhatian dan diantisipasi. Masyarakat di Papua hendaknya tidak mudah terprovokasi oleh upaya oknum yang sering mengatasnamakan rakyat Papua yang memiliki agenda lainnya, yang mungkin merupakan agenda kepentingan asing guna menghendaki kehancuran Indonesia di tanah Papua. Seperti aktivitas KNPB yang terus memprovokasi dan mempropaganda baik di luar negeri maupun  warga Papua di tengah semakin seriusnya Pemerintahan Jokowi dalam memperhatikan kesejahteraan rakyat.

 

Akan tetapi sebaliknya, masyarakat Indonesia di tanah Papua harus mampu memanfaatkan momentum keseriusan Pemerintahan Jokowi dalam program percepatan kesejahteraan rakyat sebagai tonggak perubahan. Perubahan kearah kemajuan pembangunan yang sesuai kultur dan indentitas Papua. Selain itu, sebagai bukti keseriusan  pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di tanah Papua dapat dilihat dari pengangkatan Prof. Yohana Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Retno adalah mantan Dubes RI untuk Kerajaan Belanda. Kita semua pun tahu, masalah Papua yang terjadi saat ini tak lepas dari andil Belanda yang baru meninggalkan Papua setelah PBB ikut campur tangan mengusir mereka dari tanah Papua tahun 1963. Menlu yang baru tentu sudah sangat paham bagaimana isu Papua berkembang liar di berbagai negara Eropa. Dengan demikian, melalui dukungan sepenuhnya dari masyarakat dalam waktu singkat tentu akan kita temukan senyum-senyum ceria masyarakat Papua dalam menyambut hari esok yang bahagia. semoga kita semua bangsa Indonesia bersatu padu tidak gentar menghadapi anasir asing yang coba memporakporandakan keutuhan dan kenusantaraan kita. *