BATAMTODAY.COM, Daiklingga - Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dan kepala Desa diminta lebih mempersiapkan diri untuk menyambut kebijakan pemerintah dengan menambah anggaran desa dari pemerintah pusat yang rencananya akan dikucurkan pada tahun ini. Jika tidak, kucuran anggaran desa Rp1 miliar bisa menjadi "bom waktu".

Hal ini mengingat pemerintah desa di Kabupaten Lingga belum memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta manajemen pemerintahan yang baik.

"Waktu saya jadi kepala desa dulu, banyak kepala desa yang kewalahan bikin laporan keuangan ADD (anggaran dana desa), padahal jumlahnya hanya Rp100 juta. Apalagi nanti jika sampai Rp1 miliar, akan lebih repot lagi. Ini bisa menjadi bom waktu bagi mereka untuk melakukan pelanggaran hukum," kata Syafe'i, Ketua Harian LSM Bela Negeri Melayu, Senin (16/2/2015).

Diakuinya anggaran dari APBD yang digunakan untuk ADD di setiap desa memang masih belum maksimal untuk pembangunan desa. Namun, meskipun begitu pihak desa dipaksa untuk lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga banyak kepala desa yang kewalahan dalam hal ini.

Meskipun begitu, kepala desa dan BPD juga harus dapat berjalan seiringan dengan kebijakan pemerintah pusat ini. Jika tidak hati-hati, bukan tidak mungkin pelanggaran hukum dapat terjadi.

"Yang paling penting itu SDM-nya membuat manajemen desa yang baik sehingga anggaran tersebut terkelola dengan benar. Jadi, BPD itu kita harap jangan seperti DPR dan DPRD sekarang yang saling menyalahkan, namun lebih dituntut untuk saling mendukung tanpa menghilangkan tugas dan fungsi dari BPD sebagai lembaga permusyarawatan," terangnya.

Menurutnya, anggaran yang besar tersebut harus lebih difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan memprioritaskan bantuan-bantuan untuk industri rumah tangga, dan program-program kreatif yang dapat mensejahterakan masayarakat desa dengan memberikan wawasan tentang usaha yang mandiri serta lapangan pekerjaan.

"Kalau pembangunan fisik fasilitas perkantoran meskipun lambat tapi hal itu tetap dibangun oleh pemerintah karena hal itu tanggung jawab pemerintah. Namun yang paling penting anggaran yang besar tersebut bagaimana membuat program yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa atau semacam BUM desa (badan usaha milik desa)," katanya.

Untuk memaksimalkan semua ini pemerintah daerah diharapkan juga tidak tinggal diam. Pemerintah daerah dapat membentuk tim khusus dalam memberikan arahan kepada desa-desa untuk melatih SDM sehingga tidak kecolongan dalam pengelolaan anggaran tersebut.

"Pemerintah tidak hanya bisa melantik, namun harus ada juga pembinaanya untuk mengelola manajemen desa yang baik. Pemkab dan DPRD juga harus memikirkan hal ini karena pembangunan yang dimulai dari desa ini akan sangat besar pengaruhnya untuk pembangunan Kabupaten Lingga yang lebih baik lagi," ujar Syafe'i. (*)

Editor: Roelan