Pidato Bupati Natuna pada Rangkaian Peringatan HPN Tahun 2015 di Tanjungpinang

BATAMTODAY.COM, Natuna - Bupati Natuna Ilyas Sabli menegaskan, kondisi Natuna hingga kini masih memprihatinkan, meskipun telah dikenal luas di dunia karena hasil migas dan kekayaan lautnya berupa ikan yang kerap dicuri nelayan asing.

Hal itu disampaikannya Ilyas Sabli dalam pidato Bupati Natuna di acara rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2015 di Tanjungpinang pada 3 Pebruari 2015 dengan judul 'Membangun Kelautan dan Perikan Natuna'.

"Sungguh ironi Natuna yang kaya migas, tidak dapat tambahan kuota BBM, bahkan gas elpiji dan gas melon tidak dapat sebijipuin. Ikan-ikannya dijarah asing, nelayan-nelayan Natuna karena hanya menggunakan pompong dan pancing," kata Ilyas.

Menurut Ilyas, Natuna dikenal luas di Indonesia dan di dunia karena dua hal yakni karena migas dan hasil lautnya. Natuna sebagai hasil migas dunia sudah dikenal sejah dulu, namun soal hasil laut baru mencuat setelah ekspos yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan kebijakannya menenggelamkan kapal pencuria ikan asing.

"Berkat Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang konsen mengekspos besarnya kerugian sektor keluatan yang dijarah Nelayan asing dan program Poros Maritim Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla," katanya.

Namun, jangan dibayangkan bahwa Natuna telah menikmati limpahan Gas Bumi dan Ikan di laut Natuna. "Soal Gas bumi, hari ini begitu musim utara cari elpiji 12 Kg saja tidak akan berjumpa, Karena kami harus mengimpor dari Pontianak atau Tanjungpinang, kalau gas 5 kg atau yang dikenal dengan gas melon, Natuna belum kebagian sebijipun," katanya.

Sedangkan soal ikan, katanya, meskipun di laut Natuna beroperasi ribuan kapal ikan, baik dalam dan luar negeri, tetapi tidak satupun yang dimiliki oleh masyarkat lokal atau nelayan Natuna.

"Nelayan Natuna adalah nelayan tradisional, yang sejak nenek moyang melaut menggunakan kolek dayung atau pompong dibawah 3 ton, dengan alat pancing, atau bubu. Mereka adalah nelayan individu, bukan nelayan pengusaha, sekelas UKM pun belum ada," kata Bupati Natuna ini.

Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Natuna, lanjutnya, bukan tidak ingin membuat nelayan tradisional Natuna meningkat menjadi pengusaha nelayan yang punya armada kapal seperti nelayan di Tanjungbalai Karimun, nelayan Tegal atau nelayan Tanjungbalai Asahan yang mencari ikan di Natuna, tetapi ada banyak factor yang membuatnya sulit terwujud.

"Saat ini Natuna masih kekurangan kuota BBM jenis solar, terutama solar subsidi untuk nelayan, sejak Natuna terbentuk menjadi kabupaten 15 tahun lalu sampai sekarang tidak pernah dapat tambahan kuota BBM," katanya.

Ilyas mengungkapkan, Pemkab Natuna sudah mengajukan permintaan ke pemerintah terdahulu melalui PT Pertamina dan BPH Migas, tetapi tak satupun surat dibalas. Para pengusaha sudah mengajukan ijin  APMS atau SPDN saja yang sudah direkomendasi Bupati Natuna agar dapat tambahan kuota BBM sejak 2008 hingga kini tidak ditanggapi.

"Alasannya klasik kuota BBM tidak mencukupi untuk tambahan kuota BBM Natuna. Karena itu, sungguh ironi Natuna yang terkenal kaya Migas tapi tak dapat kuota tambahan BBM. Bagaimana nelayan mau maju kalau bahan bakarnya terbatas," katanya.

Untuk pompong 3 ton saja, menurut Ilyas, rata-rata nelayan membutuhkan minimal 50 Liter untuk melaut 5 hari. Tetapi sekarang untuk dapat 10 liter saja susahnya minta ampun, karena kuotanya tidak mencukupi sehingga  nelayan sulit berkembang.

"Jangan bayangkan nelayan Natuna bisa pakai armada kapal diatas 3 ton atau hingga 30 ton, mereka dijamin tidak akan mendapat BBM, Jika mereka harus menggunakan BBM industry tentu tidak akan balik modal," katanya.

Selain itu, Bupati Natuna Ilyas Sabli juga mengungkapkan, masalah kelistrikan di wilayahnya.  "Listrik yang juga fital hingga saat ini belum sepenuhnya menyala 24 jam, terutama di kepulauan, nelayan butuh es, butuh sarana pengolahan dan sarana pendukung lainya seprti coolstorage misalnya, tetapi jika listriknya pas-pasan tentu juga akan sulit terwujud," katanya.

Kendati begitu kendala tersebut tidak mengendurkan semangat pemerintah Natuna membangun sektor kelautan. "Kita tetap semangat tetap membangun sebisa mungkin sambil menunggu saat yang tepat," katanya.

Sedangkan dibidang wisata kelautan, Ilyas mengungkapkan, Natuna juga mempunyai banyak pulau yang eksotik, Pantai yang cantik berpasir putih, tak kalah dengan Maladewa. "Seperti kata bu Susi Pudjiastuti, kita juga ingin sector wisata ini berkembang," katanya.

Saat ini, ungkapnya, Pemkab Natuna Natuna sudah membangun gerbang investasi berupa Bandara Enclave Sipil yang akan diresmikan pada Mei 2015, namun terkedala bayang-bayang kekurangan pasokan listrik. Dikuatirkan bandara tersebut tidak akan beroperasi secara optimal jika listrik di Natuna masih byar pet (mati nyala mati nyala).

Diakhir pidatonya, Bupati Natuna Ilyas Sabli meminta pers membantu mendesak pemerintah pusat untuk membantu Natuna dan memprioritaskan pembangunana berapa hal antara lain membangun sektor maritin di Natuna.

1.    Litrik Di Natuna tahun 2015 ini saja butuh tambahan 7 MW, dari yang ada saat ini 5,2 MW , karena kami akan mengorpesikan Bandara Enclave Sipil, Rumahsakit yang sudah diresmikan pak Wapres Jusuf Kalla sejak tahun 2008, Pasar Modern  dan tentu juga untuk Pelabuhan perikanan yang sudah akan dibangun kementrian KKP tahun 2015 ini.

2.    Kami mengajukan permintaan melalui Menteri ESDM agar diberikan jatah kuota GAS sebanyak 50 Mbbtu,  per bulan, gas ini untuk menyuplai pembangkit listrik di Natuna, karena ada investor yang bersedia membangunnya tetapi terkendala kuota gasnya, tentu saja jika memungkinkan Gas ini juga bisa untuk mengerakkan armada nelayan seperti program Bu Susi Pudjiastuti, agar nelayan tradisonal tak tergantung sepenuhnya dengan solar yang saat ini kuotanya tidak cukup.

3.    Kami mengajukan penambahan kuota BBM untuk Natuna,  BBM ini untuk nelayan juga untuk pembangkit listrik disejumlah pulau yang berada di perbatasan.

4.    Kami butuh bantuan pemerintah pusat untuk membangun dermaga atau pelabuhan bagi perahu nelayan di sejumlah pulau, agar bisa meningkatkan kesejahteraan dan memudahkan mobilisasi hasil tangkap nelayan. Total ada 25 pelabuhan yang kami rencanakan dibangun secara bertahap dan berkelanjutan.

5.    Jika Di Laut Natuna ada ribuan kapal Asing beroperasi  mengambil ikan, kenapa pemerintah pusat tidak membangun armada tangkap untuk menyaingi kapal ikan asing ini, untuk itu pemerintah Natuna berharap pemerintah pusat bisa memfasilitasi terbentuknya armada tangkap milik BUMN yang berpangkalan di Natuna, kami berharap armada ini dilengkapi dengan manajemen yang baik, dan ahlinya agar Masuyarakat Nelayan Natuna bisa belajar dan berlatih.

6.    Terkait Moratorium ijin kapal tangkap yang bu Menteri KP Susi Pudjiastuti berlakukan, kami berharap kedepan, jika ada kapal penangkap yang diijinkan beroperasi di laut Natuna, maka Kementerian mewajibkan perusahaan dan kapal tersebut berpangkalan di Natuna, mereka harus bersandar di pelabuhan perikanan Natuna. Berangkat dan bongkar muat juga dari pelabuhan Natuna, pemkab Natuna akan menyiapkan regulasi sesuai kewenangannya. 

Editor : Surya