MPR Minta Pemerintah Lakukan Percepatan Pembangunan Infrakstruktur di Daerah Perbatasan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta Odang meminta pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo segera infrasktruktur di daerah perbatasan.

Hal itu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan sehingga tidak bergantung pada ekonnomi negara tetangga, serta meningkatkan rasa nasionalisme dan menjaga kedaulatan NKRI.

"Infrakstruktur harus dibangun di daerah perbatasan, kalau dibangun rakyat bisa terlibat dan bisa  bekerja. Bangun jalan tol laut, pelabuhan, bandara, infrasktrur maritim lainnya, serta jalan perbatasan darat," kata Oesman Sapta di Jakarta, Senin (2/2/2015).

Menurutnya, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur di perbatasan karena selama ini pembangunan perbatasan yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dibawa koordinasi Kementerian Dalam Negeri tidak jelas pembangunannya, padahal sudah tidak sedikit anggaran yang telah dialokasikan.

"BNPP selama ini tidak jelas, sudah berapa uang yang dibuang, tapi hasilnya tidak jelas sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan," katanya.

Namun, Oso-sapaan akrab Oesman Sapta Odang mengingatkan, agar infrastuktur kawasan perbatasan juga harus tetap sasaran, jangan asal membangun saja, sementara keugunaannya tidak ada bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

"Saya kasih contoh, Kalimantan Barat (Kalbar) itu penghasil CPO terbesar di Indonesia, tetapi kalau mau ekspor harus melalui pelabuhan di Surabaya dan Medan, bukan di Kalimantan Barat. Makanya uangnya lari ke Surabaya dan Medan, harusnya di Kalimantan Barat dibangun pelabuhan besar yang bisa melayani ekspor langsung ke luar negeri," kata Pimpinan MPR dari unsur DPD RI asal Provinsi Kalbar.

Ia juga mencontohkan masalah ketimpangan di Papua akibat eksploitasi PT Freeport yang menambang emas dan lain-lain.
"Harusnya kalau mau bangun Smelter di Papua, bukan d Gresik. Kalau diluar Papua, rakyat Papua tidak ada apa-apa. Suruh aja PT Freeport itu membangun pabrik semen untuk kebutuhan Papua agar harga semen di sana tidak mencapai Rp 1,2 juta tapi cukup Rp 100 ribu saja," katanya.

Oso menambahkan, cara memandang daerah perbatasan sebagai daerah terluar dan sebagai daerah terluas dan halaman belakang Indonesia saat ini sudah berubah, bahwan wawasan kebangsaannya semakin memudar dan merasa menjadi bukan bagian Indonesia lagi.

Karena itu, ia mengusulkan perlunya dibangun sarana transporatsu, sarana pasar dan sarana pendukung lainnyua secara memadai. Juga diperlukan peningkatan sara dan prasana perhubungan sepanjang perbatasan RI dengan negara tetangga, serta pemenuhan kebutuhan prasana wilayahnya lainnya, termasuk penanganan pintu-pintu alteri dari pusat-pusat pertumbuhan.

"Yang penting masyarakat di perbatasan perlu dibangunkan berbagai kelengkapan sarana perumahan dan pemukiman bagi masyarakat setempat secara baik dan memadai," katanya.

Dalam membangun masyarakat pertabasan, seperti program-prgram pemberdayan masyarakat dan pembangunan sekolah-sekolah, lanjutnya, harus meningkatkan partisipasti dan kearifan lokal yang harus dilaksanakan secera terukuir dan jelas.

"Misalnya dalam satu tahun pertama akan diprioritaskan pada pulau-pula kecil terdepan atau pada wilayah yang berbatasan langsunh dengah daratan," katanya.

Indonesia, kata Oso, saat ini berbatasan dengen beberapa negara tetangga seperti Vietnam, Australia, Filipina, Timor Leste, Thailand, India, Malaysia, Singapura, Republik Palau dan Papua Nugini.

"Disinilah perlunya untuk terus melanjutkan sosialisasi empat pilar dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di wilayah perbatasan. Kita perlu menggandeng pers agar menjadi pelopor penguatan nilai-nilai kebangsaan di wilayah perbatasan," kata Wakil Ketua MPR ini.

Editor : Surya

---