BATAMTODAY.COM, Batam - Jumlah warga tak mampu di Batam yang diusulkan Dinas Kesehatan untuk dialihkan dari Jamkesda ke BPJS mencapai 100.451 jiwa. Namun setelah diverifikasi hanya tinggal 44.892 jiwa.

Kepala BPJS Kesehatan cabang Batam, Fahrurozi, menjelaskan, berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa besarnya selisih jumlah warga tak mampu yang diusulkan Dinas Kesehatan itu karena masih ditemukan adanya PNS dan karyawan yang BPJS-nya ditanggung oleh perusahaan.

"Jadi, PNS dan karyawan yang sudah tercatat kami keluarkan, dan tinggal 44.892 orang sisanya," papar Fahrurozi, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara BPJS dengan Komisi IV DPRD dan dinas terkait serta pihak rumah sakit yang telah bekerja sama, Senin (26/1/2015).

Dia juga menambahkan bahwa saat ini BPJS telah bekerja sama dengan sembilan rumah sakit umum daerah dan swasta di Batam. Dia juga mengatakan bahwa nantinya semua peserta ini akan mendapatkan layanan yang sama.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Candra Rizal, mengatakan bahwa MoU antara Pemerintah Kota Batam dan BPJS cabang Batam sudah ditandatangani bersama  pada Jumat pekan lalu ketika peresmian kantor BPJS yang  baru. Berdasarkan MOU tersebut dia katakan bahwa mulai 1 Februari 2015 BPJS untuk warga tidak mampu ini sudah mulai berlaku.

"Jika nanti kartunya belum jadi, tinggal tunjukkan KTP. Nanti pasti diayani oleh BPJS," jamin Candra.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riki Indrakari, menyebutkan bahwa anggaran untuk BPJS warga tidak mampu ini sekitar Rp26 miliar pada APBD 2015 dengan kuota 105.000 orang. "Setelah diverifikasi ternyata 44.892 orang. Jadi sisa anggaran ini akan digunakan untuk warga yang tidak mampu yang belum tercatat," kata Riki. (*)

Editor: Roelan