Anshar Jadi Jubir Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Bogor -  Presiden Joko Widodo melanjutkan pertemuannya dengan 101 bupati dan walikota se-Sumatara di Istana Bogor. Ini adalah pertemuan lanjutan dari Kamis (22/1/2015) kemarin.

"Ini gelombang kedua. Seluruh bupati yang hadir siap dapat pengarahan awal," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka acara di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015).

Tjahjo meyakini para kepala daerah ini siap mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun mereka juga ingin didengar keluhan permasalahan yang ada di daerah.

Sementara itu Jokowi melihat pertemuan ini penting sebagai ajang konsolidasi. Seluruh visi misi serta gagasan besar dari pusat harus juga didukung sepenuhnya dari daerah.

"Apa pun gagasan besar visi besar rencana besar harus didukung bersama, digotong bersama sehingga menjadi kesatuan langkah," kata Jokowi. 

Pada kesempatan dialog dengan Presiden Jokowi, Bupati Natuna Ilyas Sabli mendapat kesempatan untuk  bertanya dan menyampaikan proposal usulan pembangunan dan kebutuhan yang diperlukan oleh Kabupaten Natuna. Usai menyampaikan pendapatnya, Ilyas Sabli kemudian menyampaikan langsung usulan proposal tersebut secara langsung kepada Presiden Jokowi. 

"Awalnya Ketua Apkasi mencoba mengkoordinir agar  penyampaian usulan diwakilkan tiap-tiap provinsi. Dari Kepri ada M Rafig (Wabup Karimun), Haris (Wabup Anambas), Anshar Ahmad (Bupati Bintan). Lalu, Anshar ditunjuk menjadi juru bicara Kepri  untuk menyampaikan usulan kepala daerah se-Kepri," kata Ilyas. 

Usai Anshar menyampaikan usulan dari Kepri, lanjut Ilyas, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan yang mengatur jalannya dialog dengan para kepala daerah, kemudian memberikan kesempatan kepada dirinya menyampaikan usulan pembangunan dan kebutuhan Natuna  secara langsung. 

"Setelah Anshar bicara, saya kemudian diminta untuk menyampaikan langsung kebutuhan Natuna kepada Presiden Jokowi. Meskipun saat itu tidak diliput wartawan, tetapi saya gembira karena diberi kesempatan emas untuk menyampaikan curhat secara lisan langsung kepada Presiden Jokowi. Bahkan bukan hanya curhat, saya juga berkesempatan langsung memberikan proposal Pemkab Natuna ke tangan Presiden Indonesia sendiri," katanya. 

Pada kesempatan itu, selaku Bupati Natuna Ilyas Salbi mengaku menyampaikan 5 usulan prioritas pembangunan dan kebutuhan yang diperlukan Pemkab Natuna dalam membangun Natuna.  Namun, dari 5 prioritas yang disampaikannya hanya beberapa point yang dijawab langsung, lugas dan tegas oleh Presiden Jokowi,  sementara sisanya masih dijawab secara normatif.

"Untuk transportasi laut dan kebutuhan listrik,  Pak Jokowi berjanji akan diupayakan secara bertahap dan berkelanjutan. Khusus mengenai  penambahan dana DBH, alokasi gas untuk pembangkit listrik dan regulasi perdagangan lintas batas beliau tidak menjawab. Tetapi  saya berharap tim dan para menteri akan memperhatikannya, karena usulan ini juga saya sampaikan secara tertulis di proposal yang langung saya sampaikan ke tangan Pak Jokowi  sendiri," katanya.

Bupati Natuna ini yakin Presiden Jokowi dan para menterinya akan memperlajari dan memberikan solusi terhadap proposal pembangunan dan kebutuhan yang diperlukan oleh Natuna.

"Saya yakin beliau akan memepelajarinya dan mencarikan solusi atas semua usulan tersebut. Saya memperhatikan  tim Pak Jokowi dan kementerian terkait juga mencatat usulan yang saya sampaikan secara lisan saat itu dan tertulis," katanya. 

Pada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 101 bupati dan walikota se-Sumatera di Istana Bogor juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan Bambang Soemantri Brojonegoro, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Mendagri Tjahjo Kumolo,  Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono  dan lain-lain. 

Berikut usulan 5 prioritas pembangunan Natuna yang disampaikan ke Presiden Jokowi :   

1. Kabupaten Natuna yang dikenal luas sebagai penghasil Gas Bumi dan Minyak Bumi saat ini membutuhkan tambahan daya listrik minimal 10 Megawatt ditahun 2015 ini dan 25 Megawat untuk 5 tahun kedepan, untuk itu mohon presiden Jokowi membantu merealisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga Gas Bumi untuk Natuna di tahun 2015 ini. Di Natuna saat ini listrik rata-rata hanya hidup 8 jam sehari, terutama di wilayah kepulauan, untuk itu mohon bapak Presiden Jokowi membantu mencarikan solusinya.

2. Natuna merupakan wilayah kepulauan yang dipisahkan oleh laut yang luas dengan jarak tempuh 5 hingga 8 jam, maka transportasi laut menjadi kebutuhan vital terutama disaat cuaca yang tidak mendukung, meskipun saat ini sudah ada 2 KM Pelni yang melayari rute Natuna, tetapi transportasi antar pulau-pulau kecil masih kurang, Kapal sekelas kapal perintis masih dibutuhkan minimal 6 kapal yang beroperasi, maka dimohon kepada Presiden Jokowi  untuk mencarikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Tujuannya agar kebutuhan 9 bahan pokok dan mobilisasi masyarakat pulau perbatasan terdistribusi  dengan baik tak terkendala cuaca buruk.

3. Beberapa Pulau di Natuna merupakan pulau yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, masyarakatnya mempunyai hubungan historis dan kekeluargaan, juga kaitan budaya dengan warga Malaysia ( Johor, Kucing dan Serawak-red), hubungan perdagangan lintas batas memang sudah dilakukan sejak jaman nenek moyang, mereka biasa menggunakan kapal kecil saja untuk menyeberang ke Malaysia, untuk itu mohon kepada Presiden Jokowi untuk membantu memfasilitasi regulasi dan  infrastruktur yang sangat dibutuhan masyarakat kepulauan ini, masyarakat kami juga butuh regulasi perdagangan lintas batas melalui jalur laut, karena selama ini yang diatur baru ada regulasi perdagangan lintas batas melalaui darat, karena kita kawatir jika tak diperhatikan pemerintah RI mereka bisa terkontaminasi dengan negara tetangga.

4. Natuna juga membutuhkan alokasi gas bumi untuk menunjang pembangkit listrik di Natuna, sudah ada investor yang mau investasi membangun pembangkit listrik tenaga gas bumi, tetapi Natuna terkendala alokasi pasokan Gas, jika pembangkit listrik menggunakan BBM jenis solar juga tetap terkendala Alokasi  BBM jenis Solar yang juga terbatas, maka pemerintah Natuna juga memohon kepada presiden Jokowi untuk membantu, karena pemerintah Natuna sudah menyurati kementerian ESDM untuk memohon alokasi gas Natuna, tetapi hingga saat ini belum dijawab pihak kementerian.

5. Natuna yang dikenal sebagai penghasil Migas terbesar memohon kepada presiden Jokowi untuk membantu meningkatkan penerimaan bagi hasil dari sektor migas, saat ini masih ada regulasi yang membuat pembagian hasil migas ini belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembangunan Natuna, untuk itu pemerintah Natuna memohon kepada Presiden Indonesia untuk mengevaluasi kembali regulasi ini agar bisa membantu meningkatkan penambahan dana bagi hasil dari sektor migas untuk kabupaten Natuna.

Editor: Surya