Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Djasarmen Laporkan Masalah Transporasi Laut di Kepri Masih Hadapi Tantangan Berat
Oleh : Surya
Kamis | 22-01-2015 | 17:55 WIB
Djasarmen-Purba1.jpg Honda-Batam
Anggota Komite II DPD RI, Senator asal Provinsi Kepri

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menghadapi tantangan berat dalam masalah transportasi laut dalam rangka untuk pengembangan daerah.

Penegasan itu disampaikan Anggota Komite II DPD asal Provinsi Kepri Djasarmen Purba dalam Laporan Kegiatan di Daerah pada 6 Desember 2014 hingga 11 Januari 2015 lalu.

Djasarmen mengatakan, wilayah Kepri yang 96 persennya berupa lautan, maka sarana transportasi laut massal harusnya mendominasi. Namun, kendala yang dihadapi adalah mahalnya penyediaan angkutan laut seperti kapal dengan  kapasitas tempat duduk dan fasilitas yang memadai, dibutuhkan biaya miliaran rupiah. 

"Dalam rangka peningkatan perekonomian dan Pembangunan di daerah, di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Anambas, Karimun dan Natuna, ada beberapa hal yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain menyediakan dan memfasilitasi pembiayaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan pengembangan pembangunan daerah yang memadai, seperti menyediakan akses hubungan jalur lintas laut dan sumber daya manusia," kata Djasarmen. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri oleh pemerintah pusat, lanjutnya, telah dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik kegiatan investasi berskala Nasional maupun Internasional. Namun melihat kondisi saat ini, dimana masih belum tersedianya fasilitas pelayanan umum yang baik khususnya sarana perhubungan laut.

"Maka diharapkan kebijakan yang telah ada ini dapat diimbangi dengan kebijakan khusus melalui peraturan pemerintah untuk mengakomodasi anggaran khusus untuk percepatan pembangunan sarana transportasi laut agar dapat sebagai penunjang kelancaran pengembangan Kawasan FTZ  sehingga investor akan tertarik untuk ikut berinvestasi di wilayah Provinsi Kepri," katanya.

Anggota Komite II DPD RI ini menambahkan, untuk mengatasi masalah transportasi laut di Kepri diusulkan adanya penambahan anggaran untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi.  

"Perlunya penambahan anggaran untuk pengembangan transportasi kelautan seperti penambahan kapal-kapal penumpang agar dapat menjangkau pulau-pulau terpencil atau terluar sehingga kegiatan ekonomi rakyat dapat bertumbuh. Disamping itu perlu juga penambahan pembangunan  pelabuhan atau dermaga untuk penumpang khususnya di pulau-pulau terpencil atau terluar," kata Senator asal Kepri ini.

Editor : Surya