BATAMTODAY.COM, Natuna - Ketua DPRD Natuna Yusripandi menerima kedatangan Natuna Corupption Watch (NCW) dan masyarakat Natuna terkait dana bagi hasil (DBH) Migas Rp 3 Triliun Periode 2011-2014.

Mereka meminta agar DPRD Natuna bisa menfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna guna mempertanyakan realisasi penggunaan DBH tersebut yang diterima Kabupaten Natuna tersebut. 

"Kami pimpinan terima perwakilan masyarakat dan NCW yang meminta DPRD memfasilitasi dialog dengan Pemkab Natuna  terkait realisasi penggunaan dana DBH yang diterima Natuna selama ini. Aspirasinya kita tampung,  nanti kita sampaikan di rapat pimpinan dan hasilnya   kita beritahukan pada yang bersangkutan," kata Yusripandi di Ranai, Rabu (21/1/2015)

Sedangkan Ketua NCW Natuna Wan Sanusi mengatakan, kedatangannya bersama masyarakat guna mempertanyakan balasan surat yang telah dikirimnya sejak 2 bulan lau, yang belum dijawab saat ini.

"Kita bertemua Ketua DPRD Natuna untuk menayakan balasan atas surat yang dikirim NCW sejak 2 bulan lalu, tetapi belum dijawab saat ini. Kita minta difasilitasi pertemuan dan dialog dengan Pemkab Natuna, soal realisasi penggunaan dana DBH Periode 2011-2014 sekitar Rp 3 Triliun," kata Wan. 

Wan Sanusi berharap DPRD Natuna segera bisa mempertemukan masyarkat dan NCW dengan Bupati Natuna Ilyas Sabli dan jajaranya di gedung DPRD yang merupakan representasi rumah rakyat.

"Kita berharap bisa bertanya dan mendapat jawaban, masyarakat memang perlu tahu realisasi pengunaan dana DBH yang mencapai triliunan rupiah, karena  kita lihat saat ini pembangunan Natuna belum nampak," katanya.

Sementara Insairi Busri, salah satu perwakilan masyarakat mengatakan, dengan pertemuan ini diharapkan Pemkab Natuna bisa menjelaskan seluruh pertanyaan masyarakat terkait realisasi penggunaan dana DBH Periode 2011-2014 sebesar Rp 3 triliun. 

"Kita masyarakat Natuna ini berharap pihak pemerintah Natuna terbuka dan menjelaskan secara rinci kemana saja realisasi pengunaan dana DBH selama ini. Jangan sampai kita tidak tahu penggunaannya, tapi ternyata diselewengkan seperti halnya kasus yang menjerat amantan anggota DPRD Natuna Harmain Usman, itu kan juga uang APBD yang juga dari DBH," kata Insiari.

Editor: Surya