BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI Irman Gusman justru mendukung pendirian KPK di daerah tersebut dengan syarat perbaikan sistem dan peningkatan kualitas dalam konteks pemberantasan korupsi di daerah.

Sebab, tingkat korupsi di daerah terus meningkat akhir-akhir ini, sehingga kontrol oleh KPK di daerah menjadi sangat penting.

"Jadi, kita mendukung pendirian cabang KPK di daerah dengan perbaikan sistem dan kualitas dalam konteks pemberantasan korupsi di daerah. Tapi, juga harus dibarengi dengan kerjasama penegakan hukum bersama Kejaksaan dan Kepolisian," tegas Irman Gusman dalam acara refkelsi akhir tahun Menutup Tahun Politik Mengawali Konsolidasi Nasional' di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Senin (22/12).

Penegakan hukum pada 2014, kata Irman, masih didominasi persoalan korupsi yang melibatkan banyak pihak termasuk aparat penegak hukum itu sendiri. Di satu itu, DPD juga prihatin dengan penangkapan hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK), para menteri, kepala daerah, anggota DPR RI dan pengusaha, membuktikan bahwa korupsi memang masalah yang kronis bagi bangsa Indonesia.

Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya mengatakan, pendirian kantor cabang KPK di tiga daerah sulit terwujud jika tidak ada dukungan dari DPR dan presiden.

"Ujung-ujungnya harus ada persetujuan dari DPR dan eksekutif, karena menyangkut pemberian fasilitas. Jika tidak didukung fasilitas dan infrastruktur, akan susah mendirikan cabang itu," tutur Abraham saat menghadiri diskusi ulang tahun ke-16 Anti Corruption Committee (ACC) organisasi yang membesarkan namanya di Gedung Mulo, Makassar, Sabtu (20/12) malam.

Rencananya pembangunan kantor cabang KPK akan dibentuk di tiga daerah, yaitu Medan, Balikpapan dan Makassar. Kantor cabang ini akan berfungsi sebagai unit pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.

"Di daerah tersebut nantinya, hanya akan jadi unit pengaduan dan pencegahan untuk perbaikan sistem, lantaran, finalisasi kasusnya tetap dipusatkan di Jakarta," ungkap Samad.

Namun, Irman mengatakan, pemberantasan korupsi yang sudah berjalan sudah cukup baik dalam memberantas korupsi.
 "Mudah-mudahan langkah-langkah yang tegas dan tepat akan makin memperkuat penegakan supremasi hukum," katanya.

Bahkan Ketua DPD Irman Gusman menilai kinerja pemerintahan Jokowi sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu, secara makro telah berada di jalur yang baik. DPD bahkan memberi nilai 80 dari nilai maksimal 100 bagi kepemimpinan baru Indonesia ini.
"Mungkin ini belum 100 hari, tapi secara makro, pemerintahan ini berlangsung dengan baik," katanya.

Ia menilai pemerintahan baru pimpinan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla  menawarkan perubahan yang cukup mendasar dalam pembangunan bangsa. Diantaranya adalah pengelolaan ekonomi dan sumberdaya wilayah berbasis kemaritiman untuk menekan kesenjangan antar wilayah serta memanfaatkan sumberdaya kelautan dengan maksimal.

DPD, lanjutnya,  melihat bahwa visi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sejalan dengan visi DPD RI.

"Karena itu, DPD RI akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan baru sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan cita-cita bernegara dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih," katanya.

Irman berharap DPD RI akan makin berperan akif dalam menyuarakan kepentingan daerah dalam hubungannya dengan pengawasan pemerintah.

"Kami ingin pemerintahan mendatang makin akomodatif dengan aspirasi dan partisipasi daerah sehingga terwujud pembangunan yang adil di seluruh wilayah Indonesia," katanya. 

Editor : Surya