"Terkait pembangunan museum ini, memang tidak secara keseluruhan kesalahan pada kontraktor tetapi ada juga ada kesalahan pemerintah terkait penyedian lahan. Karena, lahan  pembangunan museum terpaksa dialihkan dari tempat awal ke dalam lahan kantor Dinas Pariwisata Bintan," terangnya.

Sementara Andreas Salim alias Ayong, anggota Komisi II DPRD Bintan, menambahkan, proses pembangunan museum tersebut terhambat masalah lahan. Anggaran pembangunan sudah disahkan, tetapi lahan belum diselesaikan sehingga saat akan dibangun pemilik lahan tidak mau melepaskan lahan sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

"Pemilik lahan tidak mau melepaskan lahan hanya sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan museum. Pemilik lahan meminta agar pemerintah menyelesaikan seluruh lahan miliknya, sehingga tidak ada titik temu. Sehingga pembangunan musem terpaksa memanfaatkan lahan yang ada di liingkungan kantor Dinas Pariwisata Bintan," terangnya. (*)

Editor: Roelan