Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Janji Bawa Masalah Kampung Tua ke Pusat

Mantan Wali Kota Batam Ingatkan, Masalah Kampung Tua Bisa Jadi Bom Waktu
Oleh : Hadli
Senin | 15-12-2014 | 09:35 WIB
nyat_kadir_dan_warga_kampung_tua.jpg Honda-Batam
Pertemuan warga kampung tua dengan mantan Wali Kota Batam, Nyat Kadir, yang kini sebagai anggota DPR RI, di gedung LAM Batam, Batam Center, Minggu (14/12/2014). (Foto: Hadli/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Batam - Mantan Wali Kota Batam, Nyat Kadir, yang kini duduk sebagai anggota DPR RI, berjanji akan menyampaikan aspirasi warga kampung tua ke tingkat nasional. Janji itu disampaikan usai bertemu dan mendengar keluhan perwakilan dari 33 lokasi kampung tua di Batam di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM), Batam Center, Minggu (14/12/2014) yang siang didampingi Rumpun Khasanah Wasirasan Batam (RKWB).

Kepada warga, Nyat Kadir mengaku sejak lama sudah tahu masalah yang dihadapi masyarakat kampung tua di batam. Namun ditegaskan jika saat ini dia bukanlah Wali Kota Batam era 2004. Kegiatannya dalam bentuk reses menampung aspirasi masyarakat.

"Saat ini saya dalam posisi menampung, meskipun SK (penetapan kampung tua tahun 2004) itu saya keluarkan sebagai wali kota yang keluarkan dulu. Sekarang Nyat kadir yang menampung aspirasi," jelasnya.

Dia menambahkan, enam bulan sebelum konflik terjadi di Tanjunguma, telah disampaikan kepada Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Mustodfa Wijaya, agar luas wilayah kampung tua dan lannya diukur kembali. Namun ketika itu Mustofa tidak mengindahkan permintaan sehingga konflik pun terjadi.

Kemudian sehari sebelum gejolak Tanjunguma, kata dia, Gubernur Kepri, HM Sani, yang juga sebagai Ketua Dewan Kawasan FTZ Kepri telah diberitahukan.

"Risau bapak-bapak sama dengan saya, kadang muak, rasa nak muntah juga ada. Saya geram. Sudah saya sampaikan saat itu hal ini jangan dianggap remeh. Konflik di Batam akan menjadi bom waktu setelah Tanjunguma. Peristiwa ini akan saya sampaikan kepada Menteri Polhukam karena saat ini Batam rawan konflik. Terlebih peristiwa TNI-Polri beberapa waktu lalu," jelas dia.

Tidak hanya kepada Menteri Polhukam, akar permasalahan konflik khusnya masalah lahan akan disampaikannya kepada menteri terkait lainnya, seperti Menteri Perdagangan yang membawahi BP Batam, Menteri Perindustian, BPN RI, termasuk dari Komisi IV dan II DPR RI, bahwa ada "bom waktu" yang sudah tidak lagi ada jaminan invetasi yang aman di Batam.

"Ke depannya akan kita bawa hearing di Komisi VI. Ketua sudah bersedia bahkan beberapa waktu lalu beliau sudah mau panggil BP Batam tapi saya tahan. Akan kita hearing nanti bersama pihak terkait. Mereka jangan main-mainkan kita pada level sekarang. Jangan coba-coba," tegas dia. (*)

Editor: Roelan