BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sistem penilaian kelulusan CPNS batal menggunakan sistem ranking. Peserta yang sebelumnya mengikuti tes CPNS, mulai bingung. Bahkan ada  yang menduga bakal adanya "permainan".

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono, mengatakan, penilaian kelulusan CPNS berdasarkan analisis hukum bukan menggunakan nilai tertinggi. Dia juga mengaku sistem ranking dari pemerintah pusat untuk penentuan kelulusan tersebut kurang jelas karena tidak ada sosialisasi lebih lanjut, sementara yang melakukan perankingan adalah Panselnas.

"Memang membingungkan, kami juga susah menjelaskannya," ujar Riono, Sabtu (15/12/2014).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tanjungpinang, Raja Khairani, tak kalah bingung dengan sistem ranking yang diterapkan pemerintah Pusat. Menurut dia, yang membingungkan adalah mereka yang banyak pilihan formasinya, seperti untuk lulusan SMA dengan tiga pilihan formasi, S1 Teknik dua formasi dan akutansi dua formasi.

"Jika ditanya, saya juga bingung gimana sistemnya, karena tidak ada sosialisasi. Apalagi kita hanya pelaksana, yang bertugas mereka. Jadi kita tidak tahu," ujar Khairani yang dihubungi terpisah.

Peserta yang pernah mengikuti tes CPNS mulai was-was. "Saya baru tahu dari Abang. Macam-macam saja pemerintah ini. Jjangan-jangan ini hanya permainan mereka saja. Sudah mau pengumuman baru dibilang sistemnya berubah," ujar Dwi, salah satu peserta CPNS dari jenjang SMA.

Donny, peserta CPNS formasi akutansi juga mengaku bingung dengan kehendak pemerintah. Pasalnya, sosialisasi tentang sistem penilaian tidak dilakukan, tiba-tiba mengubah seenaknya saja.

"Kemarin bilangnya pakai ranking, sekarang malah sistemnya berubah. Jadi acak-acakan. Kalau mau masukkan saudara-saudara mereka saja, ya bilang saja terus terang, jangan begini dong caranya," keluh Donny yang mengaku mendapatkan nilai passing grade 352 ini.

Beberapa peserta yang BATAMTODAY.COM temui juga mengaku pesimis dengan hasil mereka meskipun lulus passing grade dengan nilai memuaskan. Pasalnya, menurut cerita Riono, yang akan lulus tidak semata-mata mendapatkan passing grade tertinggi, melainkan melihat dari analisis hukum oleh pemerintah Pusat.

"Kita tetap transparan, tidak ada permainan karena kami pelaksana, sementara yang melakukan penilaian itu dari pemerintah Pusat. Tidak ada sedikit pun ada rasa ingin bermain-main, karena kita sudah komitmen, anak daerah harus diutamakan. Tapi selanjutnya itu kembali lagi kepada pemerintah Pusat," tukas Riono yang dikonfirmasi kembali. (*)

Editor: Roelan