Alami Kenaikan Rp920 Miliar dari Rp4,2 Triliun Tahun 2014

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), HM. Sani, dijadwalkan akan membagikan dana daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN 2015 sebesar Rp5,12 triliun kepada 367 satuan kerja kementerian dan lembaga serta bupati dan wali kota serta Badan Pengusaha Kawasan (BPK) Batam di kantor Gubernur Kepri di Dompak, Kamis (11/12/2014) besok.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Didyk Choiroel, didampingi Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Kepri, Sardison, mengatakan, secara keseluruhan total DIPA APBN Kepri mengalami kenaikan Rp920 miliar dibanding Rp4,2 triliun tahun 2014. 
 
"DIPA 2015 ini lebih banyak dialokasikan pada pembiayaan pertahanan keamanan, perhubungan dalam fungsi konektivitas wilayah serta peningkatan ekonomi," jelas Didyk, Rabu (10/11/2014).

Sektor pertahanan kemanan di Provinsi Kepri mendapatkan kucuran DIPA sebesar Rp700 miliar, sementara peningkatan pertumbuhaan ekonomi Rp2,5 triliun, khususnya dalam hal pembangunan konektivitas.

"Untuk pertahanan naik Rp93 miliar dari tahun 2014 yang hanya Rp247,92 miliar menjadi Rp336,36 miliar yang diperuntukan kepada TNI-AD, Lantamal IV, Lanud dan Pasharkan TNI-AL di Mentigi Bintan, khususnya untuk pembiayaan operasional dan alat kelengkapan," jelasnya.

Sementara alokasi dana untuk peningkatan fungsi ekonomi juga mengalami kenaikan Rp534 miliar lebih dari tahun 2014 lalu menjadi Rp2,59 triliun. Dari total kenaikan DIPA dalam fungsi pembangunan ekonomi ini, yang paling besar kenaikanya bersumber dari Kementerian Perhubungan, khuusnya dalam pelaksanaan pembangunan sektor kepelabuhan dan bandara yang mencapai Rp900 miliar, pekerjaan umum dari Kementeriaan PU Rp614 Miliar, serta BP Batam yang mencapai Rp1,097 triliun.

Sementara itu, Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Kepri, Sardison, menambahakan, selain pelaksanaan pembagian DIPA APBN 2015 tersebut, Gubernur Kepri juga akan membagikan dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp7,24 triliun yang masuk ke APBD Provinsi Kepri dan APBD kabupaten/kota. Termasuk dana desa sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo sebesar Rp340 miliar dari APBN 2015.

"Gubernur juga akan melaksanakan beberapa rapat evaluasi dan koordinasi dengan kepala kantor dan lembaga lingkup APBN dan kepala daerah tingkat II lingkup APBD, khususnya dalam hal penanggulangan kemisikanan di Kepri," terang Sardison.

Rapat selanjutnya juga dilakukan terkait dengan evaluasi dana APBN dan APBN dalam lingkup Provinsi Kepri, rapat evaluasi dana Dekonsentrasi lingkup satuan kerja kementeriaan Pusat di Kepri. Demikian juga dengan rapat evaluasi kepada kepala kantor dalam tugas perbantuan dan DAK kabupaten/kota di Kepri. (*)

Editor: Roelan