BATAMTODAY.COM, Karimun - Dalam tiga tahun, sejak 2009 - 2014, Perusahaan Daerah (Perusda) Karimun menunggak pajak daerah ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Wilayah Tanjungbalai Karimun, Pemprov Kepri, sebesar lima ratusan juta rupiah.

"Selama lima tahun itu Perusda Karimun tidak pernah membayar maupun mengangsur pajak Air Permukaan (AP) yang diperkirakan mencapai Rp500 juta ke KPPD Pemprov Kepri," ujar Kepala KPPD Pemprov Kepri Wilayah Tanjungbalai Karimun, Sri Waluya, melalui staf Tata Usaha (TU), R. Kharisma, Senin (8/12/2014) di ruang kerjanya.

Terkait tunggakan pajak tersebut, KPPD Pemprov Kepri sudah sering memberikan surat peringatan dan teguran tertulis, bahkan juga telah dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setempat, tetapi pihak Perusda Karimun tetap tidak mau membayar.

"Pihak Perusda Karimun memang pernah berjanji, baru mau membayar hutangnya menunggu Direktur Utama (Dirut) definitif yang baru dilantik Bupati Karimun," tuturnya.

Lebih jauh disebutkan, KPPD Wilayah Tanjung Balai Karimun, Pemprov Kepri belum memiliki data jumlah perusahaan yang harus membayar pajak AP. Sehingga dengan belum dibayarnya hutang Perusda Karimun tersebut, akan menjadi kendala dalam pencapaian target pajak tersebut.

"Baru satu perusahaan saja yang aktif membayar pajak AP ke KPPD Pemprov Kepri Wilayah Tanjungbalai Karimun, yakni CV Tanjung Melayu Makmur yang berlokasi di Desa Parit, Kecamatan Karimun," ungkapnya lagi.

Pada kesempatan itu, Kharisma memaparkan tentang target dan realisasi penerimaan pajak daerah di KPPD Wilayah Tanjungbalai Karimun, dari bulan Januari sampai November 2014.

"Untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) target Rp13.885.074.684, realisasinya sebesar Rp13.542.001.975 atau 97.53 persen, pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) target Rp10.501.946.659 realisasi Rp11.507.512.500 atau 109.58 persen, dan pajak Air Permukaan (AP) target Rp12.287.817 realisasi hanya sebesar Rp2.389/185 atau 19.44 persen," paparnya.

Editor: Redaksi