Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Banyak Proyek Tak Selesai, DPRD Soroti Kinerja Dishub Kepri
Oleh : Charles Sitompul
Sabtu | 06-12-2014 | 13:50 WIB
2014-12-06 13.55.33.jpg Honda-Batam
Proyek pembangunan JPO di Tanjungpinang yang belum kelar diselesaikan Dishub Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri kembali menjadi sorotan. Selain masalah kenaikan tarif angkutan laut menjadi Rp72 ribu secara sepihak, ternyata, seluruh kegiatan dinas tersebut yang dibiayai dari APBD 2014 memasuki akhir tahun banyak yang tak selesai. 

Hal ini menjadi sorotan, komisi IV DPRD Kepri, dalam rapat kerja yang dilaksanakan DPRD Kepri dengan Dishub di gedung DPRD Kepri, Jumat (5/12/2014). "Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerahan anggaran APBD 2014, ternyata sampai saat ini, masih banyak pekerjaan proyek fisik Dinas Perhubungan Kepri, sampai akhir masa Anggaran Desember 2014, belum siap dikerjakan," ujar Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sofiyan Samsir. 

Sejumlah proyek yang menjadi sorotan DPRD Kepri dalam rapat kerja evaluasi dan pembahasan APBD 2015 itu, diantaranya, tidak terserapnya alokasi dana Rp17,5 miliar di Dishub Kepri untuk pelaksanaan pembangunan sisi darat Bandara Letung di Natuna. 

Selain itu, DPRD juga mempertanyakan progress pelaksanaan pemotongan bukit Bandara RHF Tanjungpinang, serta proyek pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan DI.Panjaitan Km VII Tanjungpinang, yang menelan dana Rp2,009 miliar tetapi pekerjaanya hingga saat ini belum rampung. Demikian juga pembangunan jalan Lingkar di Serasan Natuna, hingga saat ini pelaksanaan pekerjaannya masih berlangsung, kendati sudah masuk musim penghujan.

"Kita mempertanyakan realisasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan khususnya pelaksanaan fisik yang hingga pertengahan bulan masa tutup buku anggaran Desember 2014, masih banyak pekerjaan yang dilaksanakan," ujar Sofyan Samsir. 

Dari penjelasan Kepala Dinas Perhubungan Kepri ke Komisi IV DPRD, kata Politisi Golkar ini, hingga saat ini, persentase pelaksanaan kegiatan fisik memang sudah mencapai 85 persen. ‎Namun kecenderunganya, tidak sedikit pekerjaan yang dilaksanakan berlangsung di penghujung tahun. 

"Hal ini tentu akan berdampak pada kualitas mutu dari pekerjaan, sementara arahan Gubernur dan mekanisme anggaran, harusnya dikerjakan dengan tepat waktu efisien hingga dapat dimanfaatkan," jelasnya.

Atas dasar itu, tambah Sofyan Samsir, Komisi IV DPRD Kepri sepakat untuk lebih selektif dalam mengalokasikan penambahan dan pengucuran dana kegiatan pada Dishub Kepri. Jika tidak ada jaminan kegiatanya dapat diselesaikan dengan tepat waktu, kecuali jika memang kegiatan tersebut tidak dapat digunakan uang disebebkan sesuatu hal, di luar dari kemampuan teknisnya. 

Editor: Dodo