BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Permasalahan tambang pasir rakyat dan sengketa lahan antara warga delapan kampung dan TNI AL di Tanjunguban, paling banyak dikeluhkan warga Bintan Utara. Hal itu diketahui dari hasil reses anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bintan, Agustinus Purba, saat menjaring aspirasi masyarakat pada masa reses yang di selenggarakan, di salah satu restoran di Teluksebong, Kamis (4/12/2014) malam.

"Reses memang dihadiri oleh lebih dari 250 orang. Dari banyaknya keluhan yang paling menonjol memang masalah pertambangan pasir rakyat dan masalah sengketa lahan antara warga dan TNI AL di wilayah Bintan Utara," ujar Agustinus Kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Jumat (5/12/2014).

Agustinus menyampaikan, permasalahan pertambangan pasir rakyat dinilai masyarakat, pemerintah harus membuat kebijakan atau aturan yang baku. Sehingga tidak ada kesan masih ada tebang pilih dalam menindak penambang pasir yang dianggap illegal.

Sementara masalah sengketa lahan, masyarakat meminta agar Pemkab Bintan, bisa memberikan kejelasan. Karena sebelumnya sudah dilakukan pengkuran ulang yang dilakukan oleh Pemkab Bintan bersama TNI AL.

"Kalau memang dianggap illegal, kita meminta pemerintah bisa menindak tegas para penambang pasir yang masih terus menjalankan aktivitasnya, jangan hanya sebatas himbauan semata. Karena di lapangan ada kesan pemerintah masih tebang pilih dalam membuat kebijakan dan menegakkan aturan, akibatnya walau pun dilarang masih ada yang secara terang-terangan menambang pasir seperti yang terjadi di kelurahan Tanjunguban Utara," ujar Hendro Suseno, Wakil Ketua Federasi Konstuksi Umum dan Informal (FKUI) SBSI Bintan.

Di sisi lain, kata Hendro, permasalahan lahan yang menjadi sengketa sejak puluhan tahun lalu antara warga delapan kampung dan TNI AL di Kelurahan Tanjunguban, memang beberapa bulan lalu sudah dilakukan pengukuran oleh Tim dari Pemkab Binyan bersama TNI AL. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan.

"Masyarakat berharap pemerintah bisa lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan ini. Karena masyarakat sudah terlalu lama  hidup dengan penuh kekhawatiran. Jangan setiap ada momen politik, permasalahan lahan yang justru dipolitisir namun penyelesainnya sampai saat ini belum ada kejelasan. Kenyataan di lapangan masih jauh panggang dari api," imbuhnya. (*)

Editor: Roelan