Dinilai Terlalu Rumit, Pemerintah Berencana Revisi Perpres Pengadaan Barang dan Jasa

Dinilai Terlalu Rumit, Pemerintah Berencana Revisi Perpres Pengadaan Barang dan Jasa

Oleh : Redaksi

Rabu | 03-12-2014 | 18:02 WIB

Menko Perekonomian, Sofyan Jalil. (Foto: Tempo.co)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Peraturan tersebut dinilai terlalu rumit sehingga menyebabkan banyak pihak dihukum.

Menko Perekonomian, Sofyan Jalil, mengatakan, pemerintah akan melihat secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa, yang aturannya berlaku untuk seluruh Indonesia itu. Dalam kajian itu juga dikaji kemungkinan penggunakan e-catalogue sepanjang tidak sampai mematikan usaha kecil atau usaha daerah.

"ita akan melihat secara overall sehingga kita revisi secara susbstansial," katanya kepada wartawan seusai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/12/2014) siang.

Revisi terhadap Perpres yang mengatur masalah pengadaan barang dan jasa itu pun akan dilakukan dengan melihat secara fresh atau fresh-look. "Jadi bukan menambah, memperbaiki pada 1-2 pasal, mempertebal Perpres. Kita akan lihat secara outlook. Tujuannya apa sih pengadaan barang dan jasa pemerintah, apakah prosedur atau substansi?" papar Sofyan seperti dilansir laman Sekretaris Kabinet.

Ia menyebutkan, ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa selama ini lebih ke prosedural. "Substansinya mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang murah, kualitas yang terjamin," tambah Sofyan.

Dia pun mempertanyakan prosedur jika itu yang menjadi tujuannya. "Bisa tidak dengan e-catalogue? Sebanyak mungkin dimasukkan e-catalogue, dengan catatan e-catalogue itu supaya yang memanfaatkannya jangan cuma pemilik pabrik," katanya.

"Oleh sebab itu, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menciptakan lapangan kerja, menciptakan kesempatan berusaha tetapi caranya yang lebih penting kita ubah. Sehingga dengan demikian tujuannya tercapai tanpa orang harus masuk penjara, melanggar pasal sekian dari Keppres nomor sekian," terang Sofyan. (*)

Editor: Roelan

TERKINI
POPULER

OJK Terbitkan Aturan Perkuat Kelembagaan BPR/BPR Syariah

Kalahkan Wakil Jepang, Ana/Tiwi Jadi Satu-satunya Wakil Indonesia di Final Thailand Open

Menkominfo Tekankan Pentingnya Pemerataan Talenta Digital

Allegri Dipecat Juventus Sehari Setelah Juara Copa Italia

Itjen Kemenkumham Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Lapas Narkotika Tanjungpinang

Unisi Pindahkan Biaya Pendidikan Mahasiswa ke BRK Syariah

Bintan Gift Digital Printing sudah Hadir di Tanjung Uban

PWI Kepri Bangun Jembatan Kesejukan dengan Gowes Syiar MTQH

Tergenang Air Berhari-hari, Jalan Indunsuri Tanjunguban Butuh Perhatian Pemerintah

Masih Proses Persidangan, 21 Crew Kapal MT Arman Dipindahkan ke Hotel

Diduga Diputusin Pacar, Seorang Pria Lompat dari Jembatan I Barelang

Bupati Roby Kurniawan Lepas 82 Jamaah Calon Haji Asal Bintan Menuju Embarkasi Batam

Polri Terjunkan Pasukan Berkuda di World Water Forum ke-10

Kemendagri Minta Sekretaris DPRD Jaga Hubungan Harmonis Legislatif dengan Kepala Daerah

DPR Tuan Rumah, Puan akan Pimpin Pertemuan Parlemen Dunia Dalam Rangka Forum Air