Dinilai Terlalu Rumit, Pemerintah Berencana Revisi Perpres Pengadaan Barang dan Jasa

Dinilai Terlalu Rumit, Pemerintah Berencana Revisi Perpres Pengadaan Barang dan Jasa

Oleh : Redaksi

Rabu | 03-12-2014 | 18:02 WIB

Menko Perekonomian, Sofyan Jalil. (Foto: Tempo.co)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Peraturan tersebut dinilai terlalu rumit sehingga menyebabkan banyak pihak dihukum.

Menko Perekonomian, Sofyan Jalil, mengatakan, pemerintah akan melihat secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa, yang aturannya berlaku untuk seluruh Indonesia itu. Dalam kajian itu juga dikaji kemungkinan penggunakan e-catalogue sepanjang tidak sampai mematikan usaha kecil atau usaha daerah.

"ita akan melihat secara overall sehingga kita revisi secara susbstansial," katanya kepada wartawan seusai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/12/2014) siang.

Revisi terhadap Perpres yang mengatur masalah pengadaan barang dan jasa itu pun akan dilakukan dengan melihat secara fresh atau fresh-look. "Jadi bukan menambah, memperbaiki pada 1-2 pasal, mempertebal Perpres. Kita akan lihat secara outlook. Tujuannya apa sih pengadaan barang dan jasa pemerintah, apakah prosedur atau substansi?" papar Sofyan seperti dilansir laman Sekretaris Kabinet.

Ia menyebutkan, ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa selama ini lebih ke prosedural. "Substansinya mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang murah, kualitas yang terjamin," tambah Sofyan.

Dia pun mempertanyakan prosedur jika itu yang menjadi tujuannya. "Bisa tidak dengan e-catalogue? Sebanyak mungkin dimasukkan e-catalogue, dengan catatan e-catalogue itu supaya yang memanfaatkannya jangan cuma pemilik pabrik," katanya.

"Oleh sebab itu, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menciptakan lapangan kerja, menciptakan kesempatan berusaha tetapi caranya yang lebih penting kita ubah. Sehingga dengan demikian tujuannya tercapai tanpa orang harus masuk penjara, melanggar pasal sekian dari Keppres nomor sekian," terang Sofyan. (*)

Editor: Roelan

TERKINI
POPULER

Karantina Kepri Perkuat Pengawasan Lalu Lintas di Jalur Segitiga Emas

Polda Kepri Gelar Upacara Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024

Tolak Kenaikan PPN, Saatnya Kebijakan Kreatif untuk Indonesia Lebih Baik

Ribuan Eks Anggota Jamaah Islamiyah Kembali ke NKRI

PM Malaysia Sebut Pidato Prabowo Sangat Penting, Meski Pahit

FORKI Kepri Apresiasi Medali Fauziah dan Rido di Kejuaraan Karate FORKI Riau Championship

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Sebut Komunikasi Internal Fondasi Utama

Mantan Wakil Rektor UBK Minta Presiden Prabowo Rehabilitasi Nama Baik Rachmawati

Perintah Kapolri Tindak Tegas Polisi Salah Gunakan Senjata Api