Termasuk di Kepri, KPK Rekomendasikan Pencabutan 400 IUP

Termasuk di Kepri, KPK Rekomendasikan Pencabutan 400 IUP

Oleh : Charles Sitompul

Jum'at | 28-11-2014 | 09:19 WIB

Ketua KPK Abraham Samad.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan pencabutan 400 lebih Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia pada instansi berwenang karena menyalahi aturan.

"Selain itu, Tim Kerja Korsup KPK juga sudah menyurati kepala daerah dan pengusaha tambang, termasuk Kementeriaan ESDM, dalam hal ini Ditjen Minerba, agar menagih tunggakan utang pertambangan yang dilakukan ratusan perusahaan tambang di Indonesia," kata Ketua KPK Abraham Samad di Tanjungpinang, Kamis (27/11/204).

Sedangkan mengenai pengeluaran IUP, dan penggunaan kawasan hutan lindung dan catchment area sebagai areal pertambangan, KPK juga menyurati dan merekomendasikan pada Menteri Kehutanan serta BPN, agar segera memverifikasi dan mengembalikan fungsi hutan yang sudah luluh lantak akibat pertambangan itu.

"Jadi kami sudah menyurati dan memberikan rekomendasi pada Menteri Kehutanan dan BPN, agar dari ratusan hektar hutan lindung yang dikeluarkan IUP, dan dilakukan pertambangan, agar dievaluasi dan dikembalikan fungsinya. Kalau sudah kita rekomendasikan tetapi tidak dilaksanakan, maka Menteri Kehutanannya yang akan kita proses," ujar Samad.

â€ŽSebagaimana koordinasi dan supervisi pencegahaan yang dilaksanakan KPK pada 2013 lalu, KPK dan Ditjen Minerba menyatakan telah menganalisa sejumlah potensi nilai kerugian negara dari tunggakan pajak dan dana reklamasi paska tambang, dari ratusan perusahan-perusahaan pertambangan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepri.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Fufu Papa

Didampingi Forkopimda, Plt Gubernur Marlin Jemput Kedatangan Pangkogabwilhan I

Kisah di Balik Pencapaian Raja Rafiza sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun

RDP Komisi II DPRD Batam, Pertamina Sebut Stok Gas Melon Aman Hingga Akhir Tahun

BP Batam Sosialisasikan Rencana Pembangunan Jalan Pelabuhan Batu Ampar-Kampung Seraya

Polsek Tebing Tangkap Mantan Scammer di Kamboja Usai Kuras Uang Warga Pakai ATM

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

Sengketa Lahan di Desa Ekang Anculai Bintan, PT BMW Diduga Rusak Tanaman Milik Warga

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

Terlibat Perkara Pencurian Uang Rp 9 Miliar, Rustam Ritonga Didakwa di PN Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Kecelakaan Maut di Simpang Empat Sei Ladi Tanjungpinang, Satu Korban Jiwa

RDP Komisi II DPRD Batam, Pertamina Sebut Stok Gas Melon Aman Hingga Akhir Tahun

Sukseskan Pilkada, Plt Gubernur Kepri Tingkatkan Sinergi Forkopimda

Jumat Curhat, Kapolres Karimun Ajak Masyarakat Moro Jaga Kamtibmas Jelang Pilkada

Fufu Papa

Didampingi Forkopimda, Plt Gubernur Marlin Jemput Kedatangan Pangkogabwilhan I

Kisah di Balik Pencapaian Raja Rafiza sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun

RDP Komisi II DPRD Batam, Pertamina Sebut Stok Gas Melon Aman Hingga Akhir Tahun

BP Batam Sosialisasikan Rencana Pembangunan Jalan Pelabuhan Batu Ampar-Kampung Seraya

Polsek Tebing Tangkap Mantan Scammer di Kamboja Usai Kuras Uang Warga Pakai ATM

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

Sengketa Lahan di Desa Ekang Anculai Bintan, PT BMW Diduga Rusak Tanaman Milik Warga

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

Terlibat Perkara Pencurian Uang Rp 9 Miliar, Rustam Ritonga Didakwa di PN Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Kecelakaan Maut di Simpang Empat Sei Ladi Tanjungpinang, Satu Korban Jiwa