MPR Janji akan Terus Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan dengan Nama Baru

MPR Janji akan Terus Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan dengan Nama Baru

Oleh : Surya

Selasa | 18-11-2014 | 08:18 WIB

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan jika 4 pilar kebangsaan atau yang sekarang disebut sebagai 'Janji Kebangsaan' itu harus terus disosiaslisasikan kepada seluruh elemen masyarakat.

Sebab, kalau tidak, maka ke depan rakyat Indonesia bisa menjadi asing terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Hanya saja komitmen kebangsaan itu dalam pelaksanaannya haru sesuai dengan Undang-Undang.

"Soal komitmen kebangsaan itu harus terus-menerus disosialisasikan dan hal itu akan berkembang sesuai dengan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan selama ini. Seperti cerdas-cermat untuk siswa SLTA, kampus-kampus, ormas, ormas keaagamaan, dan lain-lain," tegas Hidayat Nur Wahid dalam dialektika demokrasi 'Implementasi Janji Kebangsaan' bersama Ketua Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia 2012-2014 M. Ja'far Hafsah di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (17/11/2014).

Namun kata politisi PKS itu, selama ini yang belum tersentuh adalah kelompok tuna netra. Padahal, mereka ini jumlahnya besar, dan hak-haknya sama dengan warga negara Indoensia yang lain.

"Jadi, janji kebangsaan itu harus terus disosialisasikan juga perlu meperhatikan kelompok tuna netra tersebut agar tidak ada tebang-pilih dan bentuknya bukan indoktrinasi seperti Orde baru dulu," ujarnya.

Menurut Jafar Hafsah susungguhnya substansi dari sosialisasi janji kebangsaan ini adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Karena yang memiliki kedaulatan adalah rakyat, bukan lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial," tutur politisi Demokrat itu.

Hanya saja kata Jafar, agar MPR maksimal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya khususnya dalam sosialisasi 4 janji kebangsaan tersebut, MPR RI mengusulkan untuk memiliki UU tersendiri.

"Tidak satu aturan dengan DPR, DPD RI dan DPRD yang diatur dalam UU MD3. Sebab, MPR RI ini sebagai lembaga tinggi negara yang besar yang mengatur; sosialisasi, program dan anggaran, lembaga kajian konstitusi, GBHN (sedang diwacanakan), dan lain-lainnya," katanya.

Jafar Hafsah juga sepakat jika sosialisasi janji kebangsaan tersebut harus terus disosialisasikan.

"Sama halnya dengan kitab suci agama, sebagai peringatan kepada ummatnya, yang memang wajib terus didakwahkan agar umat beragama tidak keluar dari ajaran agamanya. Demikian pula Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI," katanya.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Kasatgas Opsda Lilin Seligi 2024 Pastikan Kesiapan Pengamanan Nataru di Batam

Polri Kenalkan Kortas Tipikor ke Masyarakat di CFD Jakarta

PDIP Ogah Tanggung Jawab soal Kenaikan PPN 12 Persen, Sebut Inisiatif Jokowi!

Soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen, Endipat: Ada Provokator Mau Ganggu Stabilitas Bangsa

Menko Airlangga Bantah QRIS Kena PPN 12 Persen

Perludem Ungkap MK Terima 312 Sengketa Pilkada 2024

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Sebut Komunikasi Internal Fondasi Utama

Mantan Wakil Rektor UBK Minta Presiden Prabowo Rehabilitasi Nama Baik Rachmawati

Perintah Kapolri Tindak Tegas Polisi Salah Gunakan Senjata Api