BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), HM. Sani, menyatakan, dirinya sudah menyampaikan harapan kepada Presiden RI, Joko Widodo, agar pemanfaatan hutan di Kepri dapat dikembalikan berdasarkan hasil kajiaan tim paduserasi.

"Secara umum saya sampaikan tiga permasalahaan utama di Kepri menyangkut RTRW (rencana tata ruang wilayah), gas, dan kelistirikan yang hingga saat ini masih menjadi kendala yang kita hadapi," ujar Sani pada pewarta di Tanjungpinang, usai rapat dengan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam, di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (6/11/2014).

Sani juga mengaku meminta pemerintan melalui Menteri Kehutanan agar dapat mengubah SK Menhut Nomor 463/2013 tentang Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Kepri.

"Kita mengusulkan agar SK Menhut Nomor 463/2013 tentang kawasan hutan lindung di Kepri itu diubah dan kita usulkan sesuai dengan hasil kajian tim paduserasi yang sudah dilaksanakan," jelasnya.

Sani mengakui, sesuai SK Menhut Nomor: SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 sebagai revisi SK Menhut Nomor 463/2013, sudah memudahkan pemerintah daerah khususnya di Batam dalam melaksanakan tapal batas dan mempercepat penyelesaian RTRW. Namun SK itu hanya berlaku di Batam.  

"Berdasarkan hasil kajian tim paduserasi yang terdiri dari pemerintah, profesional serta badan planologi dan unsur lainya ini, tentu sudah menjawab keinginan masyarakat," terang Sani.

Berkaitan dengan RTRW, Sani juga menyampaikan kondisi kelistrikan yang hingga saa ini belum mencukupi di Bintan dan Tanjungpinang. Demikiaan juga masalah pasokan 50 megawatt, interkoneksi yang sampai saat ini terkendala dengan izin pinjam pakai hutan lindung yang dilalui jaringan listrik.

"Menanggapai hal ini, Presiden sangat merespon dan berjanji akan melakukan peninjuaan secara langsung ke Kepri  dan membicarakan secara khusus pelaksanaan pembangunan kelautan dan kemaritiman di Kepri," kata Sani.

Atas dasar itulah, imbuh Sani, dirinya menggesa seluruh jajaranya agar dapat menyesuaikan rencana program pelaksanakaan pembangunan dengan visi dan misi kalautan serta poros maritim yang dicanangkan pemerintah pusat.

"Hal ini menjadi pelauang besar bagi kita di Provinsi Kepri yang merupakan 90 persen lautan dan memiliki kesamaan visi dengan Presiden," kata Sani. (*)

Editor: Roelan