Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Wakil Bupati Anambas Jamin 2015 Tak Terjadi Defisit
Oleh : Nursali
Selasa | 04-11-2014 | 16:46 WIB
Wakil_Bupati_Kepulauan_Anambas,_Abdul_Haris_saat_ditemui_diruang_kerjanya.jpg Honda-Batam
Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris. (Foto: dok/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Tarempa - Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, menargetkan pada tahun 2015 tidak ada lagi defisit meskipun penerimaan daerah pada APBD 2014 turun 18,68 persen dari Rp1,399 triliun menjadi Rp1,138 triliun.

"Memang ada penurunan dari APBD tahun 2014. Namun kita berharap tahun depan tidak lagi ada defisit," ujar Haris saat menyampaikan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Selasa (4/11/2014).

Haris menyampaikan, penurunan penerimaan daerah terjadi karena pendapatan asli daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp31,790 miliar menjadi Rp28,503 miliar pada tahun 2015 atau turun 10,34 persen. Sementara dana perimbangan juga melorot 9,53 persen dari Rp1,066 triliun menjadi Rp964 miliar pada 2015.

Sementara, dalam menyusun KUA PPAS tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memprioritaskan beberapa hal, di antaranya peningkatan aksesbilitas dan pembangunan sarana perkantoran pemerintah, peningkatan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kulitas pendidikan dasar dan menengah memenuhi unsur starndar nasional dengan basis iman dan taqwa, optimalisasi pelayanan air bersih, listrik persampahan dan pelestarian lingkungan. Peningkatan daya tarik investasi dan penguatan UMKM serta meningkatkan produksi pertanian dan perikanan.

"Prioritas itu akan kita laksanakan pada tahun 2015 mendatang," terang Haris.

Ia menjamin belanja APBD 2015 masih tergolong berpihak pada kepentingan publik. Dalam rencana belanja APBD 2015 tersebut, sebesar Rp361 miliar atau sebesar 31,85 persen digunakan untuk belanja tidak langsung.

Adapun komponen pembiayaan pada tahun tersebut ada dana bergulir yang termasuk dalam program pengetasan kemiskinan dan adanya juga sharing dengan Provinsi Kepri sebesar Rp2,9 miliar. "Sementara dana bergulir lainnya untuk kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program kabupaten Anambas sebesar Rp1 miliar," terangnya.

Sementara itu, berbeda dengan yang diungkap oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Zulfahmi. Dia mengatakan PAD Anambas justru mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Namun ia tidak membantah jika penurunan terjadi pada anggaran perolehan dari dana bagi hasil (DBH)

"PAD kita tidak turun. Ada kenaikan walau tidak signifikan. Kalau APBD menurun terjadi bukan hanya di Anambas, tapi di seluruh Indonesia," ujar Zulfahmi. (*)

Editor: Roelan