BATAMTODAY.COM, Dabo - Ormas Pemuda Pancasila meminta aparat penegak hukum bertindak atas beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya tentang penggunaan dana hibah dan perjalanan dinas yang bermasalah di Kabupaten Lingga. Akibat temuan ini, APBD Kabupaten Lingga mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

"Sebaiknya pihak berwajib dapat menjadikan ini sebagai acuan karena temuan itu sangat jelas, terutama penggunaan dana hibah yang sangat mengejutkan jumlahnya," kata Zainudin, Ketua Bidang Organisasi Pemuda Pancasila Lingga, Rabu (29/10/2014).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, disebutkan hampir 48 kelompok atau lembaga yang belum mengembalikan laporan pertanggungjawaban. Salah satunya yang paling tinggi adalah hibah untuk Unit Pengelola Kegiatan PNPM MPd Pedesaan sebesar Rp5,5 miliar.

"Selain itu ada juga beberapa ormas dan lembaga yang menurut kami harus benar-benar diselidiki keberadaannya. Khawatirnya itu fiktif," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, hibah yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan memiliki beberapa kriteria, salah satunya adalah keberadaan kantor sekretariat yang tetap dan memiliki kepengurusan yang jelas yang tertuang dalam pasal 7.

Selain itu untuk memastikan apakah organisasi atau lebaga tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan kepala daerah harus menunjuk SKPD terkait yang tertuang dalam pasal 8.

Berdasarkan penelusuran BATAMTODAY.COM di lapangan, aktivitas lembaga atau ormas yang tertera dalam data yang didapat oleh BPK tersebut sudah tidak ada lagi. Bahkan ketika ditelusuri kantor atau sekretariat lembaga tersebut, juga tidak diketahui keberadaanya. Ada juga ormas yang hanya menempelkan plang nama kantor namun kantornya tidak ada aktivitas sama sekali. (*)

Editor: Roelan