BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD RI asal Gorontalo Abdurahman Abubakar Bahmid menegaskan, DPD RI akan mendukung seluruh program pembangunan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dalam membangun daerah.

Ia berharap pemerintah sekarang lebih memperhatikan pembanguan dan kesejahteraan Indonesia Timur, yang dinilai masih tertinggal di banding daerah lainnya di Indonesia. 

"Membangun Indonesia dari daerah itu pasti kita dukung, meski tidak harus sama, karena yang diharapkan rakyat daerah adalah keadilan dan kesejahteraan. Terlebih kekayaan sumber daya alamnya merupakan terbesar di Indonesia," kata Abdurrahman di Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Dalam Dialog Kenegaraan bertajuk 'Harapan DPD RI Terhadap pemerintahan Jokowi-JK, bersama anggota DPD RI Fachrul Razi (Aceh), Mesakh Mirin (Papua), dan Boediono (Jawa Timur) itu, Abdurrahman meminta pembangunan Indonesia Timur menjadi prioritasnya.

"Pembangunan Indonesia Timur itu diharapkan segera terwujud agar tidak terjadi ketimpangan," katanya.  
Menurutnya, DPD RI akan memerankan peran komunikasi politik sebagai lembaga penyeimbang seperti DPR, agar kebijakan pemerintah selalu berpihak kepada rakyat.

"DPD tak mungkin DPD 100 persen mendukung kebijakan pemerintah jika tidak berpihak kepada rakyat, kita harus tetap kritis agar kebijakannya selalu berpihak kepada rakyat," katanya.

Boediono, Anggota DPD RI dari Jawa Timur berharap agar gaya blusukan Jokowi tetap dilanjutkan ke seluruh daerah di Indonesia. Hal itu diharapkan agar Jokowi dapat memahami kondisi riil seluruh daerah, dan dapat segera dicarikan solusi atas ketimpangan dalam pembangunan selama ini.

"Saya merasa terusik jika Jawa selalu diuntungkan oleh pemerintah pusat terlait anggaran DAU, DAK dan anggaran lainnya karena jumlah penduduknya banyak. Saya kira Pak Jokowi perlu blusukan ke daerah-daerah agar memahami kondisi riil daerah dan mampu menyelesaikan masalah," kata Boediono.

Sedangkan Anggota DPD dari Papua Mesakh Mirin mendesak pemerintahan Jokowi-JK diharapkan serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk dalam pembangunan berbagai macam infrastruktur di daerah.

Sehingga tuntutan untuk Papua Merdeka yang masih terus disuarakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) perlahan akan sirna, karena Papua sudah sejahtera. 

"UU Otsus Papua selama ini tidak berjalan baik karena terjadi saling curi-mencurigai antara pemerintahan pusat dan daerah. Padahal  Rakyat Papua itu ingin hidup sejahtera, damai, dan sama seperti saudara-saudara di seluruh Indonesia, yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, sehingga kita merupakan bagian dari NKRI seperti Aceh," kata Mesakh.

Sementara Fachrul Razi, Anggota DPD dari Aceh menegaskan, Aceh pada dasarnya tidak meminta Merdeka sampai kapanpun, melainkan hanya menuntut keadilan dan kesejahteraan. 

"Jokowi-JK harus mampu mewujudkan janji-janjinya termasuk menciptakan politik yang damai, sejahtera, dan adil dalam bingkai NKRI serta tidak mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan perjanjian Helsinki," kata Fachrul Razi. 

Editor : Surya