BATAMTODAY.COM, Jakarta -  Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Gafar Usman menegaskan rasa optimismenya mengenai peran DPD kedepan akan semakin diperhitungkan.

Namun, hal itu akan tergantung peran aktif anggota dan pimpinan DPD RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (topoksi)-nya sebagai wakil rakyat di daerah.

Sehingga tak ada alasan apapun bagi anggota dan pimpinan untuk berperan aktif dalam merespon isu-isu daerah yang berkembang di masyarakat.

"Seperti dalam pembahasan RUU Kelautan yang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR RI bersama pemerintah pada akhir September 2014 lalu, adalah bukti DPD RI lebih cepat. Jadi, ke depan peran DPD RI ini akan tergantung anggota dan pimpinan DPD RI sendiri," kata Gaffar di Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Dalam dialog Perspektif Indonesia 'Peran Strategi DPD Ri dalam Keseimbangan Parlemen' bersama Anggota DPR Hamdani dari Partai Nasdem dan pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia Lely Aryani itu, menegaskan, sumpah jabatan antara DPD dan DPR RI ternyata sama, yaitu sama-sama untuk memperjuangkan rakyat di daerah.

"Karena itu harapan masyarakat di daerah sangat tinggi terhadap peran DPD RI khususnya untuk kesejahteraan, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tentu, DPD RI harus bekerjasama yang baik dengan media," kata Gaffar, Senator asal Riau ini.

Sedangkan Lely Aryani mengatakan, ditengah pertarungan politik yang keras di DPR dan MPR, DPD tetap punya peran dan bisa memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah melalui kewenangannya seperti  dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah, otonomi daerah, dan pemekaran daerah.

"DPD RI bisa memperjuangkan ketiga hal itu di parlemen. Kalau terbukti misalnya ada koalisi yang tidak berpihak kepada rakyat, maka DPD harus mendukung yang berpihak ke rakyat di daerah," kata Lely.

Namun, Lely menyayangkan sikap DPD yang kurang berani, bahkan terkesan takut dengan DPR RI. Padahal secara pendidikan hampir sama bahkan banyak yang lebih tinggi dari DPR RI.

"Jadi, anggota DPD RI jangan terjebak pada tanggung jawab daerah masing-masing yang mewakilinya, melainkan harus menjadi wakil rakyat dari seluruh daerah di Indonesia. Tinggal bagaimana anggota DPD RI itu berkomunikasi atau menyampaikan aspirasi politiknya kepada rakyat di daerah," katanya.

Editor: Surya