BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Sadono mengharapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bisa memperkokoh tradisi ketatanegaraan yang dewasa dan sehat, yang selama ini sudah baik.

Lembaga 'joint session' anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota DPR tersebut bisa mengatasi kegaduhan yang terjadi bukan karena persoalan substantif.

"Kita berharap agar lembaga jelmaan anggota DPR dan anggota DPD tersebut bisa memperkokoh tradisi ketatanegaraan yang sehat, yang selama ini sudah berlangsung dengan baik," dia menyatakan harapannya di Jakarta, Minggu (12/10), ihwal rencana rapat gabungan fraksi/kelompok di MPR, Senin (13/10) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menyongsong pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2014 nanti.

Pelantikan presiden dan wakil presiden, bagi Bambang Sadono, adalah konvensi atau prosesi ketatanegaraan yang beberapa kali terjadi dan tidak mengalami kegaduhan politis dan yuridis selama ini, terutama menjelang hari pelantikan itu.

"Tidak pernah ada kegaduhan yang mengganggu. Kegaduhan yang terjadi bukan karena persoalan substantif justru hanya akan melahirkan preseden buruk yang bisa terulang-ulang di masa mendatang," katanya.

Musababnya antara lain pelantikan presiden dan wakil presiden hanya rangkaian kegiatan yang bersifat prosedural ketatanegaraan setelah pemilihan umum (pemilu). Artinya tidak ada kontroversi yang menjadi perdebatan karena merupakan kelanjutan proses pemilu presiden dan wakil presiden yang secara politis dan yuridis sah.

"Jabatan presiden dan wakil presiden bisa diperoleh siapapun, dari partai apapun. Artinya pihak yang tidak memenangkan presiden dan wakil presiden saat ini bukan tidak mungkin akan memenangkannya dalam pemilu berikutnya. Semua partai secara psikologis merasakan kegundahan dan kekhawatiran yang sama jika calonnya mendapatkan gangguan; kendati hanya prosedural, bukan substantif," senator asal Jawa Tengah ini menekankan.

Mendorong kelancaran
Berlatar agumentasi tersebut, posisi Kelompok DPD adalah mendorong kelancaran prosesi itu di hadapan seluruh anggota MPR (anggota DPR dan anggota DPD) agar pelantikan presiden dan wakil presiden nanti berjalan damai.

Demi kepentingan bangsa dan negara, kelancaran perhelatan tersebut penting setelah rangkaian kegiatan pelantikan anggota dua lembaga legislatif seperti DPR dan DPD, termasuk pelantikan pimpinannya.

"Serangkaian prosesi ketatanegaraan ini akan menjadi sempurna karena presiden dan wakil presiden juga akan segera disahkan kewenangannya. Hanya dengan legislatif yang kuat, dan hanya dengan eksekutif di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang juga kuat, akan terwujud pemerintahan yang produktif. Setelah dilantik tanggal 20 Oktober 2014, presiden dan wakil presiden diharapkan bisa langsung tancap gas untuk melaksanakan program-programnya mewujudkan harapan rakyat," katanya.

Menurut Bambang Sadono, jika masalah yang bersifat prosedural bisa diminimalkan maka energi yang ada, baik di eksekutif maupun legislatif, bisa difokuskan untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing.

Presiden dan wakil presiden memimpin operasional pemerintahan sehari-hari, supaya tidak terjadi kemandekan karena penggantian rezim kekuasaan.

Sementara dua lembaga legislatif melakukan pengawasan dan menyusun perundang-undangan, termasuk mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

"Pendek kalimat, jika Presiden, DPR, DPD, dan MPR fokus ke fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing, serta bekerja keras dan cerdas agar kinerjanya optimal, maka yang diuntungkan adalah bangsa dan negara, khususnya rakyat. Sebaiknya semua pihak mengurangi pernyataan-pernyataan yang hanya mengundang kegaduhan, dan saling membuat tersinggung, yang serba tidak produktif. Marilah kita perkokoh tradisi ketatanegaraan yang dewasa dan sehat,"  katanya.

Editor : Surya