BATAMTODAY.COM, Jakarta - Keberadaan mafia ekonomi mulai dikeluhkan relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), karena mafia ekonomi tersebut tengah menyusup ke rumah transisi.

"Memang bicara mafia ekonomi sulit, karena akan mengganggu dapurnya (sumber dana-red) semua partai politik," kata pengamat politik Boni Hargens dalam diskusi 'Koperasi Pilar Ekonomi Negara', bersama Ketua umum Dekopin, Nurdin Halid dan anggota Komisi VI DPR, Refrizal, di Jakarta, Kamis, (11/09/2014).

Diakui Boni, mafia ekonomi ini banyak macamnya, tidak hanya soal migas saja. "Makanya ketika kita masuk dalam pokja itu, mafia ekonomi ini merasa terganggu. Saya saja yang menjadi relawan dihantam habis oleh mafia," tambahnya

Manurut Dosen FISIP UI ini, para mafia ini lebih dikenal mengusung neo liberalismen. Oleh karena itu, untuk menghadangnya sangat cocok dengan sistem ekonomi koperasi.

"Artinya, ekonomi koperasi bisa menjaga gawang ekonomi kerakyatan yang diusung Jokowi," tegasnya.

Boni menambahkan memperkuat koperasi tentu ini sebagai arus politik baru untuk kembali pada falsafah dasar Indonesia, yakni kembali kepada rakyat.

"Sayangnya, selama inikan elite politik sering menipu," katanya.

Sementara itu, Ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid mendesak agar relawan Jokowi tidak hanya memberantas mafia migas. Namun ada juga mafia minyak goreng, gula hingga sayur mayur. "Boni harus berani melawan mafia ini semua," tegasnya.

Masyarakat, kata Nurdin, sudah mengetahui di negeri ini hanya sekitar tujuh konglomerat yang menguasai bisnis minyak goreng.

"Jokowi harus bisa dan berani memberantas mafia di sektor ini. Dulu ketika saya, dirikan Koperasi Distribusi Minyak Goreng, para mafia kalang kabut, karena tak bisa bermain. Namun akhirnya saya dimasukkan penjara," terangnya.

Nurdin menceritakan, saat krismon harga minyak goreng mencapai Rp8000/kg. Dengan keberadaan koperasi distribusi harga minyak goreng secara perlahan turun, akhirnya mencapai Rp2000/kg.

"Saat itu, Bulog yang sudah diberi modal Rp600 miliar belum mampu menstabilkan hanya migor, dananya habis untuk membeli migor, namun harga belum turun-turun," pungkasnya.

Sedangkan Anggota Komisi VI DPR Refrizal mengatakan, agar tidak kuasai mafia ekonomi, keberadaan koperasi perlu diperkuat, termasuk dalam berbisnis. Koperasi, lanjutnya,  bisa mendukung BUMN agar tidak selalu dijual pemerintah, apabila kekurangan keuangan negara jika terjadi difisit anggaran pemerintah.

"Sesuai dengan pasal 33 ayat 1, untuk memajukan ekonomi bangsa diperlukan koperasi karena berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Koperasi kedepan harus disejarkan dengan perusahaan, termasuk bisa berbisnis batubara, tetapi pengelolaan tetap harus dibedakan," kata Refrizal.

Editor : Surya