BATAMTODAY.COM, Jakarta - Penyebab Pilkada biaya tinggi adalah panjangnya rantai birokrasi penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. 

Dari penghitungan suara yang rumit, mutasi suara berlangsung 4 kali mulai dari TPS, PPS, PPK, dan KPUD Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Pilgub, mutasi suaranya sampai 5 kali karena berakhir di KPUD Provinsi. Di mana dalam proses mutasi suara itulah terjadinya politik uang sekaligus berkurang atau hilangnya suara.

"Harusnya sekarang ini kita pemilu berbasis e-KTP, yang sudah menjadi program nasional. Daerah-daerah yang melaksanakan e-KTP, maka memungkinkan untuk menggelar Pilkada secara e-voting. Kalau itu dilakukan, maka akan memangkas banyak rantai pemilu yang rumit selama ini dan hasilnya lebih bisa dipertanggung jawabkan. Bisa meminimalisir manipulasi suara, lebih cepat, hemat dan murah," tegas caleg terpilih DPR RI Nasdem Muchtar Luthfi Andi Mutty dalam acara perspektif Indonesia ‘RUU Pemilukada Ditunda?” bersama direktur eksekutif Perludem Titi Anggraini Mashudi, dan mantan Ketua Panwaslu DKI Jakarta  Ramdhansyah di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Selain itu kata Muchtar Luthfi, tidak ada jaminan jika Pilkada oleh DPRD tidak ada korupsi. Sebab, korupsi itu berkaitan dengan kekuasaan. Sebaliknya, bisa saja korupsi itu akan merajalela sejalan dengan makin besarnya kekuasaan DPRD.

Juga, jika saja Pilkada langsung bisa melahirkan dinasti politik, apalagi kalau dilakukan oleh DPRD. Demikian pula dengan alasan kerusuhan. "Kalau Pilkada langsung dijadikan kambing hitam, sementara Pilkada oleh DPRD juga tidak akan menjamin damai. Kenapa? Kalau kinerja DPRD rendah dan mengecewakan rakyat di mana mereka terpilih karena modal besar, maka politik transaksi itu akan bertambah besar dan rakyat pasti akan marah," tambahnya.

Dengan demikian Pilkada oleh DPRD tersebut kata Muchtar Luthfi tidak menjadi jaminan untuk mengkahiri korupsi dan kerusuhan. Mengingat masalah yang sesungguhnya ada pada kualitas politisi daerah yang lahir secara instan dengan mentalitas menerabas, tidak memilki kematangan dan kedewaan politik. "Untuk itu tidak heran kalau anggota DPRD dan kepala daerah justru tidak peduli dengan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," pungkasnya.

Editor: Dodo