Demokrat Tolak Pilkada Langsung karena Banyak Mudharatnya

Demokrat Tolak Pilkada Langsung karena Banyak Mudharatnya

Oleh : Surya

Jum'at | 05-09-2014 | 13:56 WIB

Wakil Ketua Komisi II DPR Khotibul Umam Wiranu dari Fraksi Partai Demokrat

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai Demokrat secara tegas menyatakan menolak pelaksanaan Pilkada secara langsung, karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Pilkada langsung dianggap memunculkan banyak masalah, seperti ketegangan sosial, kerusuhan hingga berlarutnya proses penanganan sengketa.

Khotibul Umam Wiranu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) mengatakan, fraksinya menolak pelaksanaan Pilkada secara langsung, dan menyetujui pelaksanaannya digelar di DPRD.

"Hampir semua tahapan melahirkan ketegangan dan kerawanan baik sosial maupun politik. Belum lagi praktek money politic yang mereduksi nilai-nilai moral di tengah masyarakat. Dengan begitu, pilkada langsung lebih banyak mudaratnya di banding manfaatnya," kata Khatibul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/9/2014).

Fraksi Demokrat mengacu pada UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 yang mengatakan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

Dalam pasal itu, menurutnya tidak ada kalimat yang menyebut kalau pilkada dilaksanakan secara langsung. Namun dilakukan dan dipilih secara demokrasi.

Pilkada langsung sambung Khatibul sering menghasilkan ketidakharmonisan antar kepala daerah. Beberapa kejadian ketidak harmonisan antara gubernur dan wakil gubernur, begitupun bupati dengan wakilnya seringkali terjadi.

"Kedua-duanya sama-sama merasa dipilih secara langsung. Di saat yang sama afiliasi partai berbeda. Ketidakharmonisan dalam penyelengaraan pemerintahan hanya akan menyengsarakan masyarakat," ujarnya.

Dia menegaskan fraksinya mendukung Pilkada yang mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan walikota agar dipilih DPRD sebagai representasi dari suara rakyat.

"DPRD sebagai wakil yang dipilih secara langsung bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat tentang siapa pemimpin yang diharapkan," ujarnya.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Satgas Yonif 721 Berikan Bantuan Lonceng untuk Gereja Baptis Bethel

Jelang Seleksi Tertulis, KPU Anambas Uji Coba Perangkat Teknik

Ansar Bagikan Bansos Saat Berkunjung ke Anambas

Suami di Tanjung Batu Tega Habisi Istri dengan Cara Menusuk Lehernya Pakai Sikat Gigi Bekas

MPR RI Ingatkan Ancaman Perkembangan Teknologi Jadi 'Sisi Gelap' Kemajuan Peradaban

Dukung Industri E-Sport, Ketua Umum KONI Batam Gelar 'Piala Halalbihalal E-Sport 2024'

Pertamina Dukung Penggunaan Fuel Card 5.0 Pertlite di Batam

Jokowi Teken UU Desa, Kepala Desa Dapat Uang Pensiun dan Jabatan Capai 16 Tahun

Masyarakat Kepri Bakal Dapat 'Kartu Sakti' Fuel Card Plus AA Saat Bayar Pajak Tahunan Kendaraan

Polsek Bintan Timur Bekuk Pelaku Pencurian di Dua TKP dalam Sehari

Pak Bupati! Tolong Sisihkan Sedikit Dana untuk Atlet Silat Bintan Ikut Popda Kepri 2024

Ratusan Buruh Bintan Peringati May Day 2024 di Pantai Dugong Trikora

KPU Siap Hadapi Evaluasi Pemilu di DPR pada 15 Mei

Luhut Ingatkan Prabowo Tak Bawa 'Orang-orang Beracun' ke Pemerintahan, Sindir PKS?

Polisi Kawal Rapat Pleno KPU Penetapan Anggota DPRD Karimun Periode 2024-2029