Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pendamping Ahok Harus Mau Terapkan e-Government
Oleh : Redaksi
Kamis | 28-08-2014 | 08:35 WIB
basuki_ahok.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Foto: vivanews).

BATAMTODAY.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah berulang kali memberikan sinyal tentang kriteria calon wakil gubernur (wagub) yang akan mendampinginya di DKI Jakarta.

Dukungan terhadap calon Wagub DKI Jakarta mulai ramai dibicarakan. Beberapa nama mencuat ke publik, seperti Rieke Diah Pitaloka, Djarot Saiful Hidayat dan Boy Sadikin. Ketiga nama tersebut merupakan kader PDIP yang dianggap berhak mengisi kekosongan wagub.

Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus berpendapat, selain memenuhi kriteria jujur, berpengalaman memimpin, berintegritas tinggi, memiliki kapabilitas, pekerja keras, merakyat, dan dapat bekerjasama dengan Ahok, Wagub DKI Jakarta haruslah sosok yang menguasai dan mau menerapkan e-government.

"Wagub DKI Jakarta seharusnya orang yang menguasai dan mau menerapkan e-government. Ini penting sebagai wujud transparansi pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga DKI Jakarta," sebut Hotland, dalam siaran persnya, Kamis (28/8/2014).

Sebagaimana diketahui, penerapan e-government di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan oleh Joko Widodo dan Ahok. Namun demikian,penerapan e-government masih terbatas pada bidang-bidang tertentu, diharapkan nantinya dapat diterapkan di semua bidang.

"Diharapkan Ahok dan wagub baru nanti benar-benar menjadikan DKI Jakarta menjadi model penerapan e-government sepenuhnya, baik government-to-citizen atau government-to-customer (G2C), government-to-business (G2B) serta government-to-government (G2G)," kata Hotland yang juga akademisi IT di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.

Masih lanjut Hotland, "Banyak keuntungan yang diharapkan dari penerapan e-government antara lain peningkatan efisiensi, efektifitas, kenyamanan, aksesibilitas, dan transparansi pelayanan publik. Selain itu, e-government juga mampu mengurangi potensi pungutan liar (pungli) dan korupsi."

Senada dengan itu, Sekjen FAIT, Janner Simarmata menyebutkan, "Ketiga calon wagub yang digadang-gadang menuhi kriteria-kriteria yang umum, namun mantan Wali Kota Blitar, Djarot Saiful Hidayat sudah memiliki pengalaman menerapkan e-government bahkan mendapatkan penghargaan."

"Sebaiknya PDIP mengajukan calon wagub yang memiliki visi transparansi melalui e-government. Apa yang telah dijalankan Jokowi-Ahok di DKI Jakarta harus dilanjutkan," pungkas Janner.

Editor: Dodo