Perempuan kelahiran Magelang, 6 Februari 1974 ini memulainya dengan mendirikan kelompok belajar untuk anak usia dini pada 2004 lalu. Bukan sekolah persisnya, tapi berupa kelompok belajar bagi anak-anak setempat. Yang lebih miris, tak ada satu pun warga di desa itu yang tamatan SLTA, kecuali suaminya sendiri.

Di situ memang sudah ada gedung SD negeri. Namun tidak ada lembaga pendidikan untuk anak usia dini.

Dia juga membentuk kelompok pengajian ibu-ibu. Karena tak punya tempat, aktivitasnya dipusatkan di Masji Nurul Iman.

Kelompok "majelis taklim" ini rutin mengundang ustadz untuk memberikan siraman rohani. Hanya saja, ustadz yang diundang tak selalu bisa datang.

Ningsih tak hilang akal. Dia memanfaatkan telepon seluler (ponsel) untuk "menangkap" ceramah agama melalui siaran radio. Ponsel itu dia letakkan dekat mikropon masjid sehingga ceramah agama menjelang senja itu bisa didengarkan beramai-ramai.

Sembari menghidupkan kelompok ibu-ibu pengajian, Ningsih juga rutin mengajar anak-anak desa di masjid itu. Tapi sayang, usahanya mencerdaskan anak-anak tempatan tak direspon positif oleh sebagian warga setempat. Warga mulai mempertanyakan status kelompok belajar yang dibentuknya. Apalagi dilakukan di dalam masjid.
 
"Waktu itu saya nyaris putus asa. Saya menangis dan rasanya mau berhenti mengajar saja," kenang Ningsih.

Suaminya, Rustono, terus menyemangati agar Ningsih tak patah arang. Hanya Rustono satu-satunya yang tamatan SLTA di desa itu. Dia paham, upaya yang dilakukan istrinya berawal dari niat yang tulus.

"Kalau tidak Ibu yang mengajar anak-anak dan ibu-ibu di sini, siapa lagi yang bisa diharapkan. Ibulah yang diharapkan mampu memberikan pencerahan dan penerangan agar desa ini keluar dari kegelapan yang menimpa selama ini. Ayo, Bu, bangkit! Jika kita berjuang dengan niat yang tulus, niscaya Tuhan membantu kita," ucap sang suami menyemangatinya waktu itu.

Bongkar Kamar Tidur
Penolakan dari sebagian warga tak menyurutkan langkah Ningsih. Sang suami yang bekerja sebagai pencari kayu dan nelayan itu menyarankan agar aktivitas belajar mengajar dipindahkan saja ke rumah mereka yang berjarak 2,5 km dari Masjid Nurul Iman.

Rumah panggung di atas laut yang dihuni pasangan suami istri bersama empat anaknya itu tidaklah besar. Hanya 8 x 6 meter luasnya dengan dua kamar.

Demi membuat ruang kelas, mereka merelakan sekat-sekat ruang tamu dan dinding pemisah dua kamar di rumah itu dibongkar sehingga lebih luas. Jadilah ruang kelas yang luas!

Dalam proses belajar mengajar memang dibutuhkan alat peraga. Namun Ningsih tak punya dana untuk membelinya. Ningsih berinisiatif mengolah bahan-bahan yang mudah didapatkan di sekitar tempat tinggalnya sebagai alat peraga. Ada kardus bekas, kulit kerang, gonggong, serangga, daun-daun, serbuk kayu, serabut kelapa, dan lainnya.

Tapi, "Habis belajar, alat peraga sederhana itu dicampakkan anak-anak ke laut. Mau bagaimana lagi, rumah panggung saya memang berdiri di atas laut," ucap Ningsih sembari tersenyum. Sama sekali tak merasa kecewa jerih payahnya membuat alat peraga terkesan tidak dihargai anak didiknya.

Hari terus berlalu. Ningsih masih tetap mengajar anak-anak di desanya tanpa bayaran. Dia tak pernah mengeluh atau mengincar insentif pemerintah --apalagi berharap tunjangan profesi.

Nekat Tidur di Surau
Pernah suatu ketika di tahun 2008, Ningsih nekat mendatangi kediaman Dewi Kumalasari, istri Bupati Bintan, Ansar Ahmad. Butuh enam jam perjalanan dari desanya untuk sampai di rumah Bupati Bintan di Tanjungpinang itu.

Sayangnya, yang dicari tak berada di rumah. Oleh petugas Satpol PP yang menjaga rumah, Ningsih disarankan datang kembali esoknya karena yang dicari sedang keluar daerah. Tapi Ningsih ngotot harus bisa bertemu mengingat perjalanannya menuju ke situ bukanlah gampang.

Ningsih tetap menunggu di luar hingga malam. Ketika malam mulai laut Ningsih mengaku sempat bingung mencari tempat untuk menginap. Tak ada sanak dan kerabatnya yang tinggal di Tanjungpinang. Tarif kamar hotel atau penginapan tak sepadan dengan uang di kantongnya -apalagi itu sisa untuk ongkos pulang ke desa. Tapi, tak mungkin juga tidur di pos jaga Satpol PP.

Ningsih mencari masjid terdekat. Yang ditemuinya hanya sebuah surau, Surau Ashhabul Yakin, yang jaraknya sekitar 100 meter dari kediaman bupati. "Atas seizin pengurus surau, saya numpang menginap," kenang Ningsih. Hanya dia sendirian yang tidur di surau itu.
 
Paginya, usai shalat subuh di surau tersebut, Ningsih buru-buru mendatangi kediaman bupati agar bisa ketemu dengan Dewi Komalasari. Beruntung, hari itu usahanya tak buntung. Ketika bertemu, Ningsih mengutarakan niatnya untuk mendirikan PAUD di desanya di Air Kelubi. Ningsih juga bertutur mengenai kesulitan anak-anak setempat untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Demi Masa Depan Anak-Anak Desa
Berharap restu, yang didapat malah sebaliknya. Dewi menyarankan agar Ningsih mengurungkan impiannya untuk mendirikan sekolah di desanya itu. "Ngapain Ibu sampai capek-capek ngurusin anak-anak seperti itu?" kata Dewi ketika itu kepada Ningsih.

Ningsih bergeming. Apapun yang terjadi, di desanya harus berdiri PAUD. Dewi Komalasari mengernyitkan alis menyaksikan seorang perempuan yang rela bersusah payah hanya agar di desanya berdiri sebuah sekolah. "Saya memang orang tidak berpendidikan tinggi, namun anak-anak di kampung saya tidak boleh seperti saya," kata Ningsih tegas.
 
Dewi Komalasari tak bisa berkomentar panjang. "Silahkan Ibu jalan dulu, nanti kami pantau bagaimana perkembangannya," akhirnya Dewi menyerah.
 
Gedung PAUD Baru
Perjuangan Ningsih tak sia-sia. Legu-legahnya mendidik anak-anak desa tanpa sentuhan bantuan pemerintah langsung direspon Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bintan. Kepala Disdikpora mengutus tim Pengawas TK yang dipimpin Jamilah untuk memantau aktivitas Ningsih di lembaga cikal bakal PAUD itu.

Tim pengawas yang turun ke desa terisolir itu terkejut. Proses pembelajaran itu berlangsung di rumah panggung di atas laut. Tenaga pengajarnya pun hanya lulusan SD.

"Mereka kaget ketika tahu saya cuma lulusan SD," ujar Ningsih yang kini menjabat sebagai Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi) Kecamatan Bintan Pesisir itu tertawa geli saat bercerita.

Pemerintah Kabupaten Bintan untuk sementara tak mempermasalahkan urusan ijazah atau Akta IV yang harus dimiliki seorang pendidik untuk mengajar. Kerja keras seorang warga negara untuk berbuat kebajikan -apalagi tanpa kucuran dana pemerintah- harus diapresiasi.

Pemerintah daerah sigap. Proses pembelajaran ala kadarnya itu dibenahi. Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan langsung menyusun program pembangunan gedung PAUD di Air Kelubi.

Tak lama kemudian, gedung PAUD bantuan Pemerintah Kabupaten Bintan berdiri. Meskipun hanya baru satu lokal, namun lebih luas dari "ruang kelas" sebelumnya. Anak-anak pun tak lagi berdesak-desakan untuk belajar. Beberapa rekannya di desa juga tergerak membantu mengajar mengingat jumlah anak yang ingin mengenyam pendidikan bertambah tiap tahun.

Sejak itu hingga 2010 pemerintah daerah mengucurkan bantuan insentif sebesar Rp300 ribu setiap bulannya. Insentif itu naik menjadi Rp400 ribu per bulan sejak 2011 sampai sekarang. Sejak 2011 Ningsih juga menerima insentif sebesar Rp1 juta setahun dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Insentif kucuran dari pemerintah itu disisihkan sebesar Rp150 ribu untuk diberikan kepada dua orang temannya yang mengajar di PAUD itu -yang ternyata juga hanya tamatan SMP.
 
Ikut Kejar Paket untuk Selamatkan Sekolah
Suatu ketika, lembaga PAUD-nya nyaris ditutup. Administrasi dan perizinan penyebabnya. Salah satu persyaratan untuk mendirikan sekolah itu adalah pengelola dan pengajar harus memiliki ijazah minimal setingkat SMA.

Ningsih tak punya itu. Yang dia miliki cuma ijazah SD.
 
Suami tercinta kembali memberi dorongan agar Ningsih melanjutkan pendidikannya. Ningsih mengiyakan. Dia langsung mengikuti kelompok belajar (Kejar) Paket B, kemudian dilanjutkan dengan Kejar Paket C di PKBM Karang Bertuah di Desa Kelong yang berjarak sekitar 2 km dari desanya.

Meski hanya 2 km, medan yang ditempuh cukup melelahkan. Ningsih harus menyeberangi lautan yang cukup luas dengan angkutan pompong. Sekali sepekan, jika tidak ada angkutan pompong, dia diantar oleh suaminya dengan menggunakan perahu.

"Saya ikut itu (Paket B dan Paket C) hanya agar sekolah yang sudah ada tidak ditutup cuma karena saya tak punya ijazah SMA. Orang-orang juga tak ada yang mau mengajar di situ karena desanya terpencil," ucap Ningsih.

Dirikan PKBM
Ningsih berhasil lulus dari Paket B pada 2009 dan Paket C pada 2011. Sejatinya, dia berniat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk kondisi daerahnya, Universitas Terbuka adalah pilihan yang tepat. Namun, lagi-lagi faktor biaya yang mengurungkan niatnya.

Niat untuk memberikan layanan pendidikan tak pupus hanya dengan mendirikan PAUD. Dia ingin warga desanya bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Minimal hingga tamat SLTA.

Karena itulah, sejak lulus dari Paket B pada 2009, Ningsih bersama seorang guru SDN 005 Air Kelubi, nekat membuka semacam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan Paket A, B dan C di desanya. Warga belajar (sebutan siswa di Kejar Paket) sama sekali tak ditarik biaya alias gratis. Bahkan Ningsih tak lelah mengajak penduduk desa untuk menyekolahkan anaknya atau warga desa yang belum melek huruf di situ dan punya ijazah.

Akhirnya, pada 2012 PKBM yang kini bernama "Insan Cendekia" itu telah meluluskan 68 warga belajar, dengan rincian 15 orang lulus Paket A, 22 orang Paket B dan 23 orang Paket C. Kini, sudah ratusan warga belajar yang menimba ilmu di situ.

Upayanya untuk mencerdaskan warga desa tak surut sampai di situ. Dia juga mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sengkuang Mandiri pada akhir 2008 dan Keaksaraan Fungsional (KF) pada 2012. Hebatnya, TBM yang dikelolanya itu meraih predikat sebagai Taman Bacaan Masyarakat Terbaik (TBM) se-Kabupaten Bintan Tahun 2012.

Masyarakat yang dulu sempat menolaknya, mulai memberi dukungan. Usahanya itu telah menyebarkan "virus PAUD" bagi desa-desa lainnya yang belum tersentuh layanan pemerintah. Kini, Ningsih mengelola empat PAUD di Desa Air Kelubi yang terletak di Tanjungprindit, Pulau Buton, Tanjungsengkuang, dan Pulau Kecil.

Air Kelubi, Desa yang Terisolir
Air Kelubi merupakan salah satu desa yang sempat tertinggal dan terisolir di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Desa yang terletak di gugusan Pulau Buton ini merupakan salah satu tempat pemukiman Suku Laut.

Pada awal 1990-an -saat masih tergabung dengan Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau (kini Kabupaten Bintan) mendrikan rumah panggung untuk Suku Laut agar mereka pindah ke darat dan tidak lagi hidup di lautan. Program pemindahan ke darat ini baru berhasil efektif sekitar awal 2000-an.
 
Untuk mencapai desa ini perlu waktu yang cukup lama. Itu pun tergantung dengan kondisi cuaca dan air laut. Jika cuaca lagi baik dan air laut pasang tinggi, dari Tanjungpinang diperlukan waktu sekitar enam jam.

Sementara untuk menuju kota terdekat, yakni Kijang, ibu kota Kecamatan Bintan Timur -kecamatan induk dari Kecamatan Bintan Pesisir, dibutuhkan waktu sekitar tiga jam. Sebaliknya jika angin bertiup kencang, penduduk di desa ini lebih memilih tidak berpergian karena ombaknya cukup tinggi.
 
Sekitar 400-an kepala keluarga yang tinggal di desa itu sebagian besarnya merupakan generasi Suku Laut. Hanya satu orang yang tamatan SLTA. Sedangkan penduduk yang tamat SD atau SLTP dapat dihitung dengan jari.
 
Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP dan SLTA, anak-anak di desa ini harus keluar ke desa terdekat dengan menyeberangi laut. Tidak mengherankan jika banyak anak usia sekolah yang putus sekolah atau tidak pernah sekolah sama sekali karena mereka masih memandang hidup di laut lebih menguntungkan daripada belajar di bangku sekolah. (*)

Editor: Redaksi