BATAMTODAY.COM, Batam - Bank Dunia (World Bank) melaporkan, sertifikasi guru di Indonesia tidak meningkatkan kompetensi guru. Pun tak mendorong peningkatan hasil belajar siswa.

Demikian hasil temuan Bank Dunia dalam laporannya berjudul "Reformasi Guru di Indonesia: Peran Politik dan Bukti Pengambilan Kebijakan". Melalui rilis resmi pada Juli lalu, Bank Dunia menilai, justru keinginan lulusan sekolah menengah yang ingin menjadi guru meningkat lima kali lipat pada 2005 dan 2010.

Menurut Bank Dunia, kesejahteraan yang lebih baik yang dijanjikan pemerintah telah menyebabkan lulusan sekolah menengah berbondong-bondong ingin menjadi guru, dari 200 ribu orang pada 2005 menjadi satu juta orang pada 2010.

Janji gaji yang lebih tinggi juga telah mendorong guru untuk guru meningkatkan kualifikasi pendidikannya hingga sarjana, rata-rata selama empat tahun bagi yang belum sarjana. Sehingga, pada 2012 jumlah guru yang sudah mengantongi sertifikat pendidik meningkat 63 persen, dibanding 23 persen pada 2005 sejak UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Disahkan.

Selain itu, Bank Dunia juga mencatat, kualitas mahasiswa yang mendaftarkan diri ke perguruan tinggi keguruan juga telah membaik. Misalnya, berdasarkan sampel dari 15 perguruan tinggi, nilai rata-rata calon guru sekolah dasar lebih tinggi dari nilai rata-rata lulusan siswa SMA secara nasional.

Kesejahteraan guru juga lebih baik. Menurut Bank Dunia dalam laporannya, guru di Indonesia cenderung tidak "nyambi" lagi, dan banyak guru yang mengakui tak kesulitan secara ekonomis karena penghasilannya melalui gaji dan tunjangan, sudah lebih dari cukup.

Selain itu, peningkatan gaji hingga dua kali lipat (melalui tunjangan profesi) telah memberikan tekanan pada anggaran pendidikan di APBN. Namun, peningkatan itu juga ditargetkan agar diselaraskan dengan peningkatan kualitas. Pada 2013, hampir 4 miliar dolar - atau 13 persen dari anggaran pendidikan - hanya digelontorkan untuk membayar tunjangan profesi guru.

Dalam laporannya itu, Bank Dunia menyertakan beberapa rekomendasi, di antaranya:

* Menyesuaikan jumlah mahasiswa calon guru di semua lembaga pendidikan guru dengan perkiraan jumlah guru yang dibutuhkan sistem pendidikan.

* Memusatkan perhatian pada kebijakan untuk mengoptimalkan seleksi guru, khususnya mereka yang, paling tidak dalam sebagian masa kerjanya, mengabdi di daerah terpencil dan tertinggal.

* Pemerintah kabupaten/kota perlu dibantu untuk memastikan sekolah-sekolah memberikan program induksi, pendampingan, dan proses percobaan bagi semua guru baru, berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, dan diawasi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.

* Sertifikasi akhir didasarkan pada catatan akademis calon guru dan kinerja mereka di dalam kelas.

* Memantau metode yang dipakai perguruan tinggi dalam menyeleksi calon mahasiswa dan guru yang belum bersertifikat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana S1

* Memantau mutu program S1 kependidikan untuk memastikan bahwa program ini didasarkan pada kompetensi materi pelajaran dan pedagogi
 
* Kelulusan hanya diberikan berdasarkan nilai yang memadai

* Melaksanakan penjaminan mutu dan mekanisme pengembangan keprofesian berkelanjutan, termasuk kelompok kerja guru, kepala sekolah dan pengawas oleh tingkat kabupaten/kota.

* Kepala sekolah dan pengawas memantau kinerja guru yang sudah menerima sertifikasi, dan mengaitkan kinerja mereka dengan kenaikan pangkat melalui penilaian kinerja guru setiap tahun

* Mewajibkan sertifikasi ulang atau verifikasi terhadap sertifikasi setiap lima tahun sekali

* Melaksanakan prosedur pembinaan untuk guru berkinerja buruk, termasuk: (a) dukungan tambahan, pengawasan, dan pelatihan
 
* Pemindahan atau pemberhentian kerja bagi guru yang tidak bisa meningkatkan kinerja dan kompetensinya. (*)

Editor: Roelan