BATAMTODAY.COM, Jakarta - World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk menuntaskan penyusunan one map dan proses tata ruang. Desakan itu disampaikan menyusul sebuah studi yang dimuat di artikel di Nature Climate Change pada 29 Juni 2014 lalu, berjudul "Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012", menyimpulkan bahwa Indonesia kehilangan lebih dari 6 juta hektar hutan alam antara tahun 2000 dan 2012.

Studi berdasarkan analisis citra setelit beresolusi tinggi yang dilakukan oleh Belinda A Margono bersama beberapa peneliti dari University of Maryland, AS, tersebut menunjukkan bahwa deforestasi justru mengalami peningkatan tertinggi pada 2012, yaitu pada masa moratorium dilakukan.

"Temuan dalam kajian tersebut tidak mengejutkan dan pada dasarnya memiliki kecenderungan yang sama dengan analisis yang sudah dilakukan WWF, khususnya untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan. Perlu diingat, angka deforestasi yang dimaksud mencakup hilangnya tutupan hutan untuk semua jenis kawasan termasuk Areal Peruntukan Lain (APL), hutan konversi, Hutan Tanaman Industri, dan lainnya yang beberapa di antaranya terencana dan legal," kata Anwar Purwoto, Direktur Program Sumatra dan Borneo, WWF-Indonesia, melalui rilis resmi.

Analisis yang dilakukan WWF menunjukkan bahwa tingginya laju deforestasi ini utamanya disebabkan untuk memenuhi kepentingan industri pulp & kertas, minyak sawit dan juga kepentingan pembangunan khususnya sektor pertanian dan perkebunan.

Terkait dengan pernyataan moratorium yang tidak efektif sejak dikeluarkannya moratorium melalui Inpres No 10 Tahun 2011 dan diperpanjang melalui Inpres No 6 Tahun 2013, WWF memandang moratorium itu lebih berfungsi sebagai instrumen yang memberikan waktu jeda bagi pemerintah untuk melakukan penataan tata perijinan kehutanan.

Untuk itu, WWF meminta agar pemerintah dapat segera menuntaskan proses pembuatan 'one map' dan tata ruang. "WWF mendukung upaya pemerintah dalam inisiatif 'one map' sebagai rujukan tunggal pemetaan sehingga tata perizinan tidak lagi tumpang tindih. Juga sangat penting bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan proses penataan ruang di semua tingkat dan agar pelaksanaannya di lapangan dapat ditertibkan dan hukum dapat ditegakkan," lanjut Anwar.

WWF, kata Anwar, percaya perbaikan dua hal tersebut akan menjadi dasar yang kuat untuk menahan laju deforestasi di Indonesia. (*)

Editor: Roelan