Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemerintah Minta Kualitas Pilpres Ditingkatkan
Oleh : Surya
Rabu | 02-07-2014 | 19:58 WIB
Djoko Suyanto.jpg Honda-Batam
Menko Polhukam Djoko Suyanto

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto menghimbau kepada seluruh eleman masyarakat dan kandidat capres-cawapres untuk memelihara dan meningkatkan kualitas pemilihan presiden 2014. 


"Proses transisi demokrasi tidak hanya harus dipelihara akan tetapi kita harus tingkatkan kualitasnya. Pemerintah, parpol, penyelenggara pemilu, aktivis, cendekia, semua ikut bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas demokrasi kita," ujarnya saat konferensi pers sesuai rapat koordinasi menyangkut pengamanan pilpres 2014 di Kemen Polhukam, Rabu (2/7/2014). 

Selain itu, ia menuturkan setiap kandidat melalui para kader harus ikut menjaga konstituen dan simpatisan untuk menciptakan suasana nyaman dan aman. Dengan begitu, rakyat dapat menyalurkan aspirasi dengan bebas tanpa intimidasi tekanan dan pengaruh dari hal yang tidak diinginkan

"Masyarakat diharapkan bekerja sama dengan aparat keamanan setempat dalam menciptakan suasana yang sejuk dan mengawal sampai pencoblosan,"ungkapnya.

Kalau nantinya muncul ketidakpuasan, ia menghimbau agar dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan aturan. Hal itu untuk menghindari tindakan anarkis dan main hakim sendiri. 

"Itu merugikan masyarakat lebih besar. Sekaligus mencederai kematangan demokrasi," ujarnya. 

Djoko Suyanto pun meminta agar masyarakat tidak mudah terpancing untuk isu yang mengadu domba  serta tindakan kekerasan melakukan perbuatan melawan hukum. 

"Setiap isu yang bereda hendaknya dicerna dan diteklti sematang mungkin. Setiap anggota masyarakat diharapkan melaporr serta masyarakat dihimbau menggunakan hak pilih di TPS terdekat," ungkapnya.

TNI/Polri Harus Netral
Pada kesempatan itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan TNI/Polri harus tetap netral dalam pilpres mendatang. Karena itu, setiap anggota yang melanggar dan menyimpang dari ketentuan itu, sanksi setimpal akan diberikan oleh institusi masing-masing. 

"Aparat TNI dan Polri pada saat kampanye bersifat netral. Setiap tindakan anggota aktif yang menyimpang mendapatkan sanki setimpal oleh institusi masing-masing," ujarnya. 

Selain itu, ia menuturkan pegawai negeri sipil (PNS) juga bersifat netral dalam proses kampanye. Pada saat pencoblosan, barulah mereka berhak untuk menggunakan suaranya. 

Jelang pilpres yang tinggal hitungan hari, Djoko juga menegaskan akan memaksimalkan pengamanan. Polri dibantu TNI akan bersiaga penuh sejak minggu tenang diberlakukan, pemungutan suara, hingga pasca pemungutan suara. 

"Kita semua tidak ingin kembali mengulangi kejadian dimasa lalu yang sekaligus merugikan kita semua. Oleh karena itu transisi demokrasi ini harus dijaga kelangsungannya dengan aman dan tertib," katanya. 

Dalam rapat koordinasi menyangkut pengamanan pilpres di kementerian koordinator politik hukum dan keamanan. Hadir, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Budiman dan Kepala BIN, Marciano Norman. 

Editor: Surya

Berita Lainnya

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

22-11-2024 | 08:24 WIB

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

20-11-2024 | 08:24 WIB

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi

19-11-2024 | 08:04 WIB