Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Perlu Revisi UU TNI untuk Hindari Kampanye Hitam Capres
Oleh : Surya Irawan
Jum'at | 20-06-2014 | 17:02 WIB
salimsaid.jpg Honda-Batam
Pengamat militer Salim Said. (Foto: Istimewa).


BATAMTODAY.COM - Pengamat militer Salim Said berharap DPR/DPD RI dan pemerintah melakukan revisi UU TNI untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan atau terjadinya kampanye hitam dalam Pilpres seperti sekarang ini.

Misalnya kalau TNI mau aktif di politik ptraktis, setidaknya sudah pensiun dua tahun atau lebih dari kedinasan militer. Seperti di negara lain, di mana militer masuk politik itu atas panggilan untuk mengabdi kepada negara, dan bukan kekuasaan semata.

"Semua militer di dunia ini tak ada yang lepas dari politik. Persoalannya seberapa jauh dan bagaimana keterlibatan itu, maka perlu aturan yang jelas dan bisa menghindari kampanye hitam. Jadi, tidak terkesan ada rivalitas-persaingan angkatan," tegas Salim Said dalam perspektif Indonesia 'Perang antar Jenderal Prabowo dan Jokowi' bersama pengamat politik LIPI Indria Samego dan anggota DPD RI Erma Suryani Ranik di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Namun demikian apa yang diungkapkan Wiranto soal Prabowo itu biasa saja, karena Woranto kini sudah menjadi warga biasa, hanya karena mantan Panglima TNI, maka beritanya dibesar-besarkan.

"Sebagai warga biasa boleh saja berbicara apa saja, tidak melanggar hukum. Harusnya tidak menjadi berita karena berita itu justru sama dengan mempromosikannya," tambah Salid Said.

Salim Said juga membantah adanya kelompok tentara 'hijau' atau yang lain. "Itu omong kosong. TNI itu agamanya sapta marga dan sumpah prajurit. Kita semua mau bodohi. Tapi, secara kultural ya kalau di TNI itu ada yang abangan, santri, dan non  muslim. Namun, faktanya tak ada," ujarnya

.Dalam politik itu kata Salim Said, siapa dapat apa dan kemana mendapatkannya? Karena itu siapa yang dulu satu barisan dengan Prabowo, maka dia akan mendukung capres nomor satu ini. "Lalu, siapa yang dulu satu barisan dengan Wiranto dan AM Hendroprijono, maka mendukung Jokowi. Jadi, ideologinya sudah kepentingan politik," tuturnya.

Namun demikian munculnya kampanye hitam itu dinilai Salim Said, sebagai ketidakcanggihan dalam komunikasi politik, dan itu mencerminkan rendahnya peradaban bangsa ini. "Kampanye hitam yang terjadi sekarang ini mencerminkan rendahnya peradaban bangsa ini," pungkasnya.

Editor: Dodo