BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD RI Afrizal mendesak kedua capres memprioritaskan pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi di daerah, karena kesenjangan yang terjadi sampai hari ada sangat dirasakan masyarakat daerah.

Khususnya terkait pertanian yang makin sulit direalisasikan akibat harga pupuk yang mahal, benih yang sulit, irigasi yang belum terbangun, infrastruktur jalan yang banyak rusak dan tak memadai dan sebagainya, sehingga kesenjangan ekonomi itu pun dirasakan oleh masyarakat di daerah.

"Irigasi belum dibangun memadai, pasar tidak tersedia, benih dan pupuk bersubsidi ternyata tidak sampai petani dan ditambah lagi regulasi-aturan-Perda investasi yang belum singkron antara daerah satu dengan yang lain. Akibatnya, ada satu pemerintah kabupaten/kota yang menerima investor, namun pamerintah kabupaten/kota tetangganya menolak. Ini masalah tersendiri," tegas Afrizal dalam  dialog kenegaraan 'Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Prabowo dan Jokowi' bersama dosen IPB Eka Intan Kumala Putri, dosen pasca sarjana FISIP UI Mohammad Nasih, dan dosen Untirta Raden Alpha Amirrachman di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Karena itu lanjut Afrizal harus ada sinkronisasi Perda dalam kerangka otonomi daerah selama ini, sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945. Termasuk anggaran untuk dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU) yang selama ini tidak dimafaatkan secara maksimal.

"Bahkan sebesar 26 persen DAU dan DAK yang tidak terealisir, karena tidak ada keberanian bergerak, dan kalau berani mereka khawatir diintai para penegak hukum," ujarnya.

Hal itu penting kata Afrizal, mengingat kedua capres dalam visi misinya sama-sama mengunggulkan pertanian. Hanya saja visi misi itu harus sesuai dengan kebutuhan daerah. "Bukan hanya konsep, mengingat Indonesia ini negara agraris," pungkasnya.

Editor: Dodo