Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Hemat Anggaran Negara Ratusan Triliun

Pemerintah Terpilih Harus Terapkan e-Election
Oleh : Surya
Rabu | 11-06-2014 | 08:53 WIB
Hotland-Sitorus3.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menyaksikan debat capres-cawapres yang berlangsung pada Senin (9/6/2014) malam, banyak kalangan yang mengapresiasi program kedua pasangan. Terkait dengan pemerintahan yang efektif dan bebas dari korupsi, kedua pasangan capres-cawapres memiliki pendekatan yang berbeda jika terpilih menjadi presiden.

Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto menyampaikan gagasan yang cenderung konseptual, dan tidak menyentuh teknis pelaksanaan. Sementara itu, Capres nomor urut 2, Jokowi menyampaikan gagasan teknis operasional bagaimana mengantisipasi potensi korupsi dengan penggunaan sistem online (IT).

Demikian disampaikan Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus di Jakarta, Selasa (10/6/2014). "Prabowo hanya menyampaikan konsep atau gagasan, belum menyinggung teknis pelaksanaannya. Sebaliknya, Jokowi menyampaikan teknis pelaksanaan tentang apa yang akan dia lakukan," ujar Hotland.

Sebagaimana diutarakan Jokowi dalam debat tersebut, jika terpilih akan menerapkan sistem online dalam pemerintahannya, seperti, e-government, e-procurement, e-catalog, IMB online yang diyakini dapat menghilangkan pungutan liar menutup peluang korupsi.

"Apa yang disampaikan Jokowi adalah terobosan besar bagi bangsa ini. Oleh karena itu, FAIT mendukung program penerapan teknologi IT ini demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien," ungkap Hotland
Sitorus, yang juga dosen IT di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.

Hotland Sitorus menitipkan pesan kepada capres yang serius menggunakan teknologi IT dalam pemerintahannya, agar mulai lima tahun ke depan pemilihan umum (pemilu), baik pemilukada, pileg dan pilpres juga menggunakan sistem online (e-election).

Bila sistem pemilu online (e-election) ini diterapkan baik di pemilukada, pileg dan pilpres, Hotland menambahkan, maka efesiensi dan efektifitas dapat dihadirkan, bahkan kecurangan pemilu dapat dihilangkan.

"Apabila e-elction ini diterapkan, akan dapat mengefisiensi uang negara sebesar Rp100 triliun setiap tahunnya, karena tidak perlu lagi kertas suara, tidak perlu lagi tinta, tidak perlu lagi biaya distribusi logistic, bahkan penyelenggara cukup 3 orang di setiap TPS. Sistem e-elction ini juga dapat digunakan di setiap pilkada," pungkas Hotland Sitorus.

Editor: Surya